TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengeluhkan masalah infrastruktur jalan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj Istiawati Ayus.
‘’Kami titipkan masalah ini kepada ibu. Mudah-mudahan ibu bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,’’ ujar bupati, Senin (6/1) di Tembilahan.
Adapun beberapa ruas jalan yang amat dikeluhkan bupati yakni Jalan Sungai Akar, Kecamatan Keritang menuju Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Kemudian Jalan Lintas Samudra, Kecamatan Tanah Mereah. Kondisi kerusakan jalan itu sangat memprihatinkan, karena sudah mengganggu aktivitas warga.
‘’Kita tahu ruas jalan itu cukup banyak aktivitas mobilisasi PT RBH. Karena Jalan itu merupakan jalan provinsi, mereka pernah membuat kesepakatan bersama Dinas PU Provinsi Riau untuk memperbaiki jalan tersebut. Ketika itu, penandatangananya disaksikan oleh Gubernur Riau,’’ tegas Wardan.
Namun pada kenyataanya sampai saat ini bupati menilai perjanjian itu tidak terealisasi. Kewajiban pihak perusahaan untuk dapat mengatasi masalah itu tampaknya hanya sekadar harapan saja.
Masalah itulah ungkap bupati yang setiap hari dirasakan masyarakat yang ada sepanjang Jalan Sungai Akar-Bagan Jaya.
Tidak hanya masalah infrastruktur, persoalan lain yang juga turut disampaikan orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini adalah masalah perkebunan, pendidikan dan kesehatan.
APBD Inhil, kata bupati tidak akan mampu untuk mengatasi semua persoalan itu semua. Maka perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.
‘’Sampai saat ini kami terus berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan sektor perkebunan. Karena perkebunan adalah sektor terbesar, penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Inhil. Demikian pula dengan persoalan kesehatan dan pendidikan,’’ katanya.
Dalam UU diamanatkan bahwa 20 persen APBD wajib dialokasikan untuk pendidikan. Untuk Inhil, Pemkab sudah menganggarkan lebih dari 20 persen.
Lanjut, bupati itu merupakan bukti bahwa daerah memiliki komitmen terhadap dunia kesehatan maupun dunia pendidikan dalam arti luas.
Sementara itu, anggota DPD-RI Iatiawati Ayus, menyebutkan kunjungannya ke Inhil dan beberapa kabupaten/kota di Riau semata-mata hanya untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
Dari hasil kunjungannya saat ini ada beberapa catatan yang akan menjadi agenda untuk disampaikan di pusat. Terutama masalah perbatasan antar kabupaten.
‘’Dari hasil inventarisir kami di lapangan, ternyata ada catatan tersendiri. Apa yang sudah kami kumpulkan ini tentunya akan kami tindak lanjuti,’’ jelasnya.
Bukan hanya persoalan batas wilayah, IstiawatinAyus juga komit untuk memperhatikan seluruh persoalan yang dialami daerah.
Untuk itu ia berharap masyarakat bisa bersabar sampai apa yang diiinginkan bisa diselesaikan. Karena persoalan itu merupakan komitmen dirinya selaku anggota DPD-RI.
‘’Insya Allah sekuat tenaga saya akan perjuangkan. Karena ini memang tugas dan tanggung jawab saya,’’ imbuhnya.(adv/a)
