KOTA (RIAUPOS.CO) - Salah seorang pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga (JRS) mendukung rencana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memberikan gelar adat untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini. Jika mengacu pada agenda penabalan yang ditetapkan LAMR itu akan dilaksanakan pada 15 Desember mendatang. Dengan gelar adat yang disematkan itu adalah Datuk Seri Setia Amanah Negara.
Menurut Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al azhar, gelar yang diberikan itu berarti seorang yang besar, petinggi, datuk yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada Jokowi.
“Tentu kami sangat mendukung rencana penabalan gelar adat ini untuk presiden yang dinilai sudah berbuat banyak untuk Provinsi Riau,” sebut JRS kepada wartawan, Rabu (5/12).
Menurut JRS yang juga merupakan politikus dari PDI-P ini, pemberian gelar adat adalah hal yang wajar untuk seorang pimpinan yang dianggap banyak memberikan pengaruh terhadap wilayah yang dipimpinnya.
Disampaikan JRS, Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga diberikan gelar adat oleh LAMR saat menjabat. “Seingat saya, Pak SBY waktu itu diberi gelar Datuk Seri Indra Setia Amanah Wangsa Negara,” ujarnya.
Disebutkannya lagi, penabalan gelar ini jika perlu dilakukan kepada setiap presiden yang memimpin negara ini. “Karena saat seseorang menyandang gelar adat, maka sudah barang tentu ada ikatan yang lebih dalam antara pemberi gelar dalam hal ini LAMR dengan penerima gelar, Presiden RI,” kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDI-P ini.
Kepastian penabalan gelar yang akan diberikan ini setelah rombongan LAMR Riau bertemu Presiden Jokowi di istana negara baru-baru ini. Selain agenda soal gelar adat, tentu juga dengan agenda penting lainnya yang sudah diatur.
“Tentu setelah ini kita berharap perhatian Presiden Jokowi untuk Provinsi Riau semakin memberikan dampak yang baik, termasuk juga untuk Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi,” harapnya.
Di tempat terpisah, penabalan gelar adat untuk presiden ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah–Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK) Provinsi Riau Rinaldi Sutan Sati. Jhon Romi Sinaga SE juga sebagai sekretaris panitianya.
Menurutnya, ada banyak alasan mengapa Presiden Joko Widodo layak ditabalkan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara. Apa yang dilakukan oleh LAMR dinilai sudah tepat. Sudah lama sekali masyatakat Riau mencita-citakan redistribusi lahan tidur yang tidak diproduktifkan oleh perusahaan perkebunan, seperti redistribusi lahan PT Makarya Eka Guna bagi masyarakat di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Pusako.
“Selain itu juga, hanya Presiden Jokowi yang mempunyai kebijakan prorestorasi lahan gambut juga perhutanan sosial,” kata Rinaldi yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Riau.
Mantan Ketua Umum Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Riau ini juga mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan-kebijakan fundamen yang menguntungkan rakyat Riau secara kolektif seperti pembangunan infrastruktur, pengalihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron ke Pertamina, pengelolaan 100 persen CPP Blok oleh PT Bumi Siak Pusako, hingga rencana pembangunan kilang minyak mini klaster III di Riau.
Menurut pemikiran Rinaldi, selama empat tahun belakangan ini kebijakan Presiden Jokowi sangat menguntungkan Riau. Jika dibahas kendala-kendala teknis dalam pelaksanaannya, dinilai hal yang wajar. “Namun jika dibandingkan dari presiden- presiden sebelumnya, harus diakui kebijakan Presiden Jokowi untuk Riau merupakan sesuatu yang harus diapresiasi,” tuturnya.(gus)
