PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Pekanbaru memprediksi pada akhir Januari dan  Februari memasuki musim kemarau. Menggapai hal tersebut DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi melalui SKPD terkait untuk segera melakukan tindakan cepat.

Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur mengatakan, anggaran bencana sudah dianggarkan senilai Rp120 miliar yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu SKPD tersebut harus melakukan tindakan untuk mengatisipasi kemungkinan yang ada.

"Jumlah anggaran Rp120 miliar itu kan tersebar di beberapa SKPD. Misalnya, kehutanan, perkebaunan, kemudian lainya ada juga di BPBD. Untuk itu SKPD harus sudah memikirkan langkah-langkah mengantisipasi hal tesebut. Yang paling penting itukan sedia payung sebelum hujan. Inilah yang harus menjadi perhatian," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, untuk mengatisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat musim kemarau tersebut, pemerintah harus melakukan tindakan nyata. Kalau tindakan tersebut tidak dilaksanakan ditakutkan akan terjadi lagi kebakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap yang merugikan banyak pihak.

"Sekarang BMKG sudah memprediksi terjadinya musim kemarau. Efek inilah yang harus diwaspadai. Ini harus dikawal. Langkahnya, Pemda harus sosialisasi mulai sekarang terutama di daerah rawan kebakaran. Kampar misalnya di Rimbo Panjang silakan dilakukan kajian teknis apakah harus buat sekat kanal. Kemudian daerah lain itu Bengkalis, Meranti dan Inhil," tutupnya.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Fopin A Sinaga