ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke DPRD mengalami keterlambatan, bila dilihat dari pengesahan APBD Rohul 2015 yang disetujui DPRD pada Desember 2014 lalu. Direncanakan dalam pekan ini, pemkab akan menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 2016 ke DPRD.
Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi mengakui, keterlambatan pengajuan KUA dan PPAS 2016 ke DPRD disebabkan, adanya pengurangan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH-Migas) dari pemerintah pusat lebih kurang Rp300 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah memerlukan waktu untuk meninjau kembali kegiatan yang telah tertuang di dalam APBD 2015. Menurutnya, untuk meninjau dan menyesuaikan kegiatan murni 2015 yang telah disahkan DPRD Rohul dengan pengurangan dana dari pusat, itu memerlukan waktu bagi pemkab yang harus disesuaikan dengan anggaran daerah yang ada.
Sebab, banyak dokumen-dokumen dan pertimbangan lainnya baik kegiatan yang sudah terlanjur lelang dan proses segala macamnya.’’Penyesuaian itu membuat molornya waktu kita. Karena defisit anggaran akibat pengurahan DBH Migas oleh pusat sekitar Rp300 miliar itu, merupakan anggaran yang cuku besar, banyak kegiatan yang harus dioptimalkan.Dengan kita melakukan optimalisasi anggaran yang memakan waktu, inilah membuat kerterlambatan dalam proses pengajuan KUA dan PPAS tahun 2016.’jelasnya.
Bupati dua periode itu meminta SKPD Rohul untuk mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan RAPBD 2016. Disinggung kapan pemkab akan menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS 2016, Achmad menjelaskan, pihaknya masih menunggu dijadwalkannya agenda kegiatan penyerahan KUA dan PPAS 2016 oleh Badan Musyawarah DPRD Rohul.
‘’Direncanakan dalam pekan ini, rancangan KUA dan PPAS 2016 sudah kita serahkan ke DPRD Rohul untuk dilakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan anggran DPRD. Kita menunggu Banmus menjadwalkan agenda persidangan, pemkab telah siap untuk menyerahkan KUA dan PPAS 2016,’’jelasnya.
Bupati mengaku, program dan kegiatan yang direncanakan pemkab pada RAPBD 2016, masih menuntaskan permasalan infrastruktur dasar masyarakat. Dalam artian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2016, berdasarkan skala prioritas terutama kegiatan yang dibutuhkan dan diperlukan masyarakat.
Ia mengaku, belum mendapatkan informasi dari TAPD Rohul terhadap proyeksi total RAPBD Rohul 2016 yang akan diajukan ke DPRD Rohul.(adv/a)
