DPRD Pertanyakan Aliran Dana Lapak

Riau | Rabu, 05 September 2018 - 18:50 WIB

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Festival Pacu Jalur (FPJ) Tradisional di Tepian Narosa Telukkuantan 2018 tuntas dihelat. Namun menyisakan persoalan. Anggota Komisi B DPRD Kuansing, Rustam Efendi SSos menyoroti transparansi pengelolaan dana lapak para pedagang yang dibayar Rp150 ribu per meter.

“Kemana uang itu. Berapa pendapatan yang dapat. Apa masuk ke panitia atau masuk ke uang saku-saku pribadi. Itu yang tak ada transparansinya pengelolaan dana lapak itu,” ujar Rustam Efendi kepada para wartawan di Telukkuantan, Selasa (4/9).

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Ia mempertanyakan itu bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, uang hasil sewa lapak itu bukan sedikit. Mencapai ratusan juta. “Kalikan saja. Umpamanya ada 500 lapak, satu lapak paling rendah tiga meter. Kemudian sesuai kesepakatan pemerintah, satu meternya itu Rp150 ribu. Kalau dihitung itu saja sudah Rp200 juta. Itu kalau 500 lapak. Saya rasa lebih. Jadi, kemana aja uang itu,” katanya.

Dan Ia juga mendengar, sewa lapak yang disepakati Rp150 ribu itu diminta lebih kepada para pedagang. Bahkan ada pedagang penjual asesoris seperti gelang dan cincin yang berjualan di lapak ukuran 2x3 meter harus membayar Rp3 juta. “Ini termasuk pungli. Harusnya jangan dibiarkan seperti ini,” kata Rustam yang memperlihatkan gelang yang dibelinya.

Sementara Ketua Seksi Penataan Pedagang dan Ketertiban Pasar Azhar kepada wartawan mengatakan, bahwa retribusi lapak pada FPJ sudah disetor ke Panpel (Panitia Pelaksana). “Sudah kita setor ke Panpel Rp100 juta. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp40 juta,” ungkapnya.(jps)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook