PEKANBARU (RP)- Hingga awal April 2012, belum terlihat solusi untuk proses ganti rugi runway di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru. Pasalnya, Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau selaku penanggung jawab pendanaan belum menerima laporan tim sembilan tentang proses persuasif yang sedang berjalan.
Dengan kondisi itu, Pemerintah Provinsi Riau tetap pada komitmen awal untuk menitipkan dana ganti rugi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ini ditekankan, karena keterlambatan proses pembebasan lahan yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2011 lalu itu dikhawatirkan mengancam target penyelesaian Bandaran SSK secara keseluruhan.
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur melalui Kasubag Pertanahan, Yendra kepada Riau Pos, Rabu (4/4) di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau telah maksimal dalam melakukan upaya persuasif untuk penyelesaian masalah tersebut.
Salah satu solusi konkret yang dilakukan adalah dengan menitipkan uang ganti rugi (konsinyasi) lahan milik Fardhiyawati ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. ‘’Hasil kesepakatan kita dengan Pak Asisten I, dana ganti rugi untuk Fardhiyawati kita konsinyasi ke Pengadilan,’’ ulasnya.
Saat ditanyakan mengenai waktu melakukan rencana itu, dia mengatakan secara administrasi sudah dipersiapkan. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu proses pencairan APBD yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini.(rio)
