Laporan EVI SURYATI, Bengkalis  evi-suryati@riaupos.co

Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) transmigran di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat nekat balik ke kampung halaman mereka di Probolinggo, Jawa Timur. Warga trans itu menjual perabotan rumah yang mereka bawa sebelumnya dari daerah asal serta dibantu warga tempatan untuk ongkos mereka balik.

Informasi yang dirangkum, ke 55 KK trans tersebut berjumlah sekitar 40-an orang termasuk anak dan istri mereka dibawa balik ke kampung mereka di Jawa. Semua warga trans itu berangkat dari Rupat via pelabuhan rakyat di desa Pangkalan Nyirih pada Ahad (4/3) sekitar pukul 10.00 WIB pagi menuju Kota Dumai. Seterusnya mereka akan berangkat ke kampungnya dengan menggunakan bus dari Kota Dumai.

Salah seorang warga Rupat, Edy Sabara, yang kebetulan berada di sana membenarkan kalau ke 15 KK trans itu sejak Ahad pagi sudah meninggalkan rumah yang diberikan pemerintah kepada mereka. Disampaikannya, warga trans itu kecewa dengan fasilitas yang mereka peroleh di daerah transmigrasi di Desa Makeruh tidak sesuai dengan janji pemerintah semula.

‘’Saya kebetulan di Rupat dan mendapat tahu kalau ke 15 KK warga trans itu telah meninggalkan Desa Makeruh untuk kembali ke kampung halaman mereka di Probolinggo. Mereka berangkat dari Pangkalan Nyirih menuju Kota Dumai dengan menggunakan kapal kayu, seterusnya berangkat dengan bus ke Probolinggo,’’ ujar Edy Sabara yang juga Ketua Persatuan Pemuda Pulau Rupat (Perpat) itu, Ahad (4/3).

Pelaksana harian (plh) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis, Drs H Najamudin, mengaku belum mendapat laporan dari stafnya di Rupat. Dia mengaku sudah menghubungi Kasi Nakertrans Rupat tapi belum berhasil.

‘’Saya belum mendapat kabar soal ke 15 KK trans di Makeruh tersebut. Apalagi sekarang ini hari Ahad staf maupun Kadisnakertrans di Rupat tidak bisa dihubungi,’’ ungkap Najamudin.

Dia menyebutkan apabila hal itu benar terjadi tentu pihak pemerintah tidak dapat memaksa mereka untuk tetap bertahan tinggal di Pulau Rupat. Program transmigrasi atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) itu sifatnya sukarela.

‘’Senin besoklah (hari ini) kita tindaklanjuti kebenaran kaburnya para transmigran itu. Kalau benar tentu kita akan membuat laporan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena bagaimanapun ini adalah program pemerintah pusat,’’ tambah Najamudin.

Seperti dirilis sebelumnya ke 15 KK trans itu mengeluhkan soal fasilitas yang mereka dapat. Kondisi rumah yang terbengkalai dan asal-asalan, tidak adanya rumah ibadah, sekolah serta Puskesmas pembantu membuat mereka protes ke pemerintah.

‘’Kami kecewa begitu sampai di Rupat apa yang dijanjikan pemerintah sama sekali tidak terbukti. Lahan untuk kebun seluas 2 hektare per KK tidak ada, rumah kondisinya asal-asalan  tidak ada sekolah. Puskesmas dan masjid di dekat sini. Ibaratnya kami ini seperti orang buangan,’’ kata Hamzah, salah seorang warga trans.(hen)