BANTAN (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Bengkalis asal Bantan Sofyan SPd menilai penanganan abrasi dihampir seluruh desa Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tidak maksimal.
Upaya Pemkab Bengkalis menata kawasan pesisir terbebas dari abrasi tidak dibarengi keterlibatan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.
“Sejauh ini penanganan abrasi di Kecamatan Bantan masih jauh dari harapan, tidak maksimal dan terkesan asal-asalan. Seharusnya Pemkab gencar melobi ke pusat maupun Pemprov Riau supaya dalam penanganan abrasi dilakukan melalui pola sharing budget dan sharing program,” ungkap Sofyan, Selasa (4/2).
Disebut politisi PDI Perjuangan ini seperti abrasi yang terjadi di Desa Jangkang, Muntai, Selatbaru, Bantan Air, Bantan Tengah, Teluk Lancar dan Desa Kembung, panjang bibir pantai yang terkena abrasi sudah mencapai di atas 5 kilometer.
Kemudian setiap kali terjadi gelombang pasang dari perairan Selat Melaka pada musim utara tanah yang amblas ke laut rata-rata 5-15 permeter setiap tahunnya. Akibatnya, rumah warga yang berdomisili di bibir pantai sudah banyak yang dihantam gelombang, juga areal perkebunan.
Kemudian ujar Sofyan, pola penanganan abrasi yang dilakukan kurang efektif, hanya berorientasi kepada proyek semata, bukan bagaimana cara menyelamatkan kawasan di tepi pantai dari ancaman abrasi.
Contohnya, di pantai Selatbaru proyek turap yang dibangun Pemkab rata-rata panjangnya di suatu kawasan sekitar 500-1000 meter, sementara daerah yang terkena abrasi sudah mencapai 5000 meter panjangnya. Lantas, proyek turap penahan gelombang yang dibangun juga tak tahan lama, belum dua tahun sudah runtuh.
“Seharusnya untuk menghambat laju gelombang yang cukup kuat dari Selat Melaka bukan turap beton yang dibangun, melainkan batu susun. Memang biaya batu susun lebih mahal, untuk itulah perlu dilakukan sharing budget dengan pemerintah pusat dan provinsi,” sebut Sofyan lagi.(evi)
