KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat berdampak pada terjadinya defisit anggaran. Meski demikian, Bupati Kampar H Jefry Noer SH menegaskan agar jangan mengeluh karena pembangunan harus tetap terlaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer SH ketika memimpin rapat persiapan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Kampar di ruang rapat Kantor Bupati Kampar, Senin (4/1). Rapat juga dihadiri oleh Sekda Kampar Drs H Zulfan Hamid beserta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kampar.
Jefry memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar semakin menurun akibat defisit anggaran, yang disebabkan pemotongan dana bagi hasil DBH oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp694 miliar. Bahkan, kabarnya ditambah lagi pemotonganya sebesar Rp98 miliar.
‘’Dengan anggaran yang defisit kita tidak boleh mengeluh, dengan anggaran yang defisit ini mari kita kencangkan ikat pinggang,’’ ujar Jefry.
Menyikapi keterbatasan anggaran yang terjadi pada 2016 ini, Jefry meminta agar seluruh kepala SKPD dan jajaran untuk lebih berinovasi dan bekerja keras dapat mencari sumber baru pendapatan daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, saat ini masih banyak Sumber PAD selain hasil sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik.
Beberapa sumber PAD yang harus ditingkatkan pengelolaannya antara lain seperti sejumlah perizinan, izin mendirikan bangunan (IMB), pengelolaan parkir maupun penertiban galian C yang belum mengurus izin.
‘’Sumber PAD masih banyak yang jebol dan belum dikelola dengan baik. Beberapa di antaranya yaitu perizinan IMB, pengelolaan parkir, dan perizin galian C masih banyak yang pengelolaanya belum memiliki izin,’’ terang Jefry.(adv/a)
