SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - DPRD meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih cepat menyelesaikan utang terutama kepada pihak rekanan. Seperti yang ditegaskan Ketua DPRD Fauzi Hasan SE, Senin (4/1).
Ia menyebutkan bahwa utang tersebut tetap menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membayarnya. “Lebih baik dibayar segera. Lebih cepat dibayar lebih baik,” sebutnya.
Bahkan sarannya utang tersebut dibayarkan Januari ini. Karena utang tersebut timbul karena kesalahan pemerintah bukan rekanan kontraktor.
“Makanya kita akan coba berkoordinasi dengan Pemkab Meranti dalam menyelesaikan utang kepada pihak ketiga secepatnya. Sehingga nasib rekanan tidak terkatung-katung,” kata Fauzi Hasan.
Untuk diketahui, Pemkab Kepulauan Meranti harus menanggung utang kepada pihak rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Total nilai utang itu Rp67 miliar yang terdiri dari lebih kurang Rp50 miliar utang kepada rekanan, dan Rp17 miliar kepada SKPD dan satu desa yang tidak dicairkan ADD tahap duanya. Karena sudah lewat tahun anggaran dan tidak bisa dibayarkan lagi, makanya Pemkab Meranti berjanji akan membayarnya pada 2016 melalui APBD Perubahan 2016.
Sebelumnya pemkab sudah menyampaikan akan mencari solusinya secepat mungkin. Sehingga nantinya ada kepastian terkait pembayaran utang kepada pihak rekanan tersebut. “Kita minta waktu selama dua pekan mencari solusinya. Sehingga bisa dipastikan solusi terbaik untuk membayar utang ini,” kata Sekda Iqaruddin.(amy)
