PEKANBARU (RP) - Puluhan orang perwakilan mantan karyawan PT Riau Air Lines (RAL) mendatangi Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan aksi demonstrasi Rabu (4/1).
Mereka meminta agar Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeksekusi dan menyita seluruh aset PT RAL.
Koordinator Aksi Demonstrasi, Dody Fernando SH menyatakan bahwa PT RAL melanggar hak azasi mantan karyawannya.
Perusahaan tersebut seharusnya memenuhi hak-hak mantan karyawannya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) nomor: 08/EKS-PB/2011/PHI.PBR.
‘’Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berarti PT RAL sudah melanggar hak azazi manusia,’’ ujar Dodi.
Karena hal itu, Dodi bersama mantan karyawan PT RAL lainnya meminta agar pengadilan bertindak tegas kepada PT RAL yang belum memenuhi hak mantan karyawannya tersebut.
Bahkan mereka menyebutkan angka Rp8,1 miliar harus dibayarkan PT RAL kepada mantan karyawannya itu. Akhirnya delapan personel mewakili mantan karyawan PT RAL mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Muefri SH MH meminta daftar aset-aset milik perusahaan kepada mantan karyawan tersebut, tapi beberapa mantan karyawan menyatakan mereka akan mencari daftar aset tersebut.
‘’Kita meminta dulu daftar aset-aset milik perusahaan dari mantan karyawan tersebut agar jelas. Kalau belum jelas, apa yang bisa kita sita,’’ ungkap Muefri.
Sama-sama Bantu RAL
Komisi B DPRD Riau, merasa ikut prihatin dengan kondisi yang dihadapi PT Riau Air Lines sebagai salah satu anak perusahaan BUMD Provinsi Riau. RAL saat ini mengalami masalah kesulitan keuangan.
Karena itu, menurut Ketua Komisi B DPRD Riau H Tengku Azuwir, semua pihak dan stakeholder yang ada di Provinsi Riau sama-sama membantu RAL.
‘’Saya kira, kita sama-sama berupaya mencarikan solusi dan membantu kondisi yang dihadapi RAL saat ini, dan bukan malah menyudutkannya,’’ beber Ketua Komisi B H Tengku Azuwir yang ditemui Riau Pos, Rabu (4/1) digedung DPRD Riau.
Tengku Azuwir menyebutkan, bagaimana pun juga RAL merupakan ‘harta’ yang dimiliki Provinsi Riau. Sehingga persoalan keuangan yang dihadapi RAL saat ini perlu sama-sama dicarikan solusi dan jalan keluarnya, agar RAL dapat kembali bangkit.
RAL sebetulnya, memiliki bisnis yang sangat menjanjikan bagi Riau, terutama dalam menambah pemasukan bagi PAD Riau kedepan. Dengan modal itu, RAL sebetulnya memiliki peluang yang sangat baik untuk bangkit dan menjadi salah satu BUMD unggulan milik Provinsi Riau.
Menurutnya, perbaikan manajerial RAL, SDM, komitmen yang kuat, efisiensi dan efektivitas, harus dilakukan. RAL harus mampu memenej manajerial yang baik, penuh keleluasan dan bukan untuk bisnis pribadi.
Sebagai mitra dari Pemerintah Provinsi Riau, Komisi B DPRD Riau menyetujui usulan anggaran untuk RAL sepanjang jelas penggunaannya.
Selain itu, dengan potensi bisnis yang dimiliki RAL saat ini, Azuwir menyebutkan kalau RAL memiliki modal untuk meyakinkan para pemegang saham RAL. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota di Riau.
‘’Dengan modal ini dan dengan bisnis yang jelas (penerbangan), manajemen RAL punya modal untuk menyakinkan pemegang saham seperti pemerintah kabupaten/kota di Riau. Ini tergantung dari manajemen dari RAL sendiri,’’ jelas Azuwir.(rul/dac)
