Laporan EVI SURYATI, Bengkalis evisuryati@riaupos.com
Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah menyesalkan sikap kepala SKPD yang telah merumahkan pegawai honorer yang bekerja di SKPD tersebut.
Menurut Jamal, para tenaga honorer diangkat dengan SK Bupati, mestinya pemberhetian atau apapun namanya harus melalui SK Bupati.
Ketua DPRD termuda di Indonesia ini mengatakan, moratorium itu sifatnya sementara, mestinya masing-masing SKPD tidak gegabah merumahkan tenaga honorer, ujar Jamal, Rabu (4/1/2012).
‘’Kita sesalkan kebijakan kepala SKPD yang merumahkan tenaga honorer ini. Mereka dipekerjakan dengan SK Bupati, mestinya dengan SK Bupati juga mereka dirumahkan, bukan dilakukan oleh masing-masing SKPD,’’ terang Jamal.
Kebijakan seperti itu kata Jamal hanya akan menimbulkan rasa kecemburuan. Karena tidak semua SKPD merumahkan tenaga honorer, sebagian mereka tetap dipekerjakan dengan honor yang dibayar sesuai kegiatan. ‘’Untuk itu, saya berharap Bupati Bengkalis mengambil langkah-langkah kongkrit terkait persoalan ini,’’ pinta Jamal.
Terkait kekawatiran dunia pendidikan akan lumpuh karena banyaknya guru honorer yang akan dirumahkan, Jamal berharap dinas terkait secepatnya merespon kondisi tersebut. Pertama, mendata jumlah guru PNS, lalu mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang guru PNS masih kurang.
‘’Ini kaitannya dengan misi pemerintah menjadikan Bengkalis ini sebagai Kota Pendidikan. Jangan sampai misi itu terhambat gara-gara persoalan guru honorer ini. Dinas Pendidikan segera cari solusi, agar apa yang kita kawatirkan itu tidak terjadi,’’ pintanya lagi.
Masih menurut Jamal, persoalan tenaga honorer di Kabupaten Bengkalis seperti gunung es. Jika tidak cepat disikapi dan dituntaskan, bisa berubah menjadi bola salju.
‘’Intinya, persoalan ini adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan dan dicarikan solusi bersama-sama. DPRD siap diajak berbincang, duduk bersama membahas nasib ribuan tenaga honorer ini,’’ saran Jamal.
Politis muda PKS ini menambahkan, pada tahun anggaran 2012 ini, anggaran untuk pembayaran tenaga honorer di Kabupaten Bengkalis tetap dialokasikan.
Hal itu sebagai antisipasi, bila sewaktu-waktu keluar PP tentang diperbolehkannya mereka dibayar dengan APBD.
‘’Jadi kita berharap, seluruh tenaga honorer jangan resah, tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah tetap berusaha dan memperjuangkan agar honor mereka bisa dibayarkan dengan dana APBD,’’ terang Jamal.(evi)
