Laporam MARRIO KISAZ, Pekanbaru marrio_kisaz@riaupos.co
Menjelang hari raya Idul Adha 1434 H, angka permintaan jumlah hewan kurban terus mengalami peningkatan. Dari hasil inventarisir diketahui keperluan hewan kurban untuk hari raya Idul Adha mencapai 33 ribu ekor.
Angka tersebut terdiri dari 22 ribu ekor sapi, 4.000 ekor kerbau, sisanya berasal dari kambing dan domba.
Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil koordinasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se Riau.
Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Zailani Arifsyah, data tersebut sudah final berdasarkan inventarisir ke seluruh daerah.
‘’Hewan kurban tersebut sebagian besar berasal dari lokal. Namun, sebagian lagi juga ada didatangkan dari provinsi tetangga. Intinya keperluan sapi untuk hewan kurban tidak ada masalah,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Kamis (3/10).
Disinggung mengenai pengawasan kesehatan hewan kurban, mantan Sekretaris Badan Koordinasi Badan Penyuluh itu mengatakan pihaknya sudah membentuk tim.
Di mana, tim yang dibentuk akan berkoordinasi ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan.
‘’Pengawasan kesehatan tetap menjadi perhatian ekstra. Seluruh sapi yang masuk dari luar harus melalui prosedur tetap dari pihak kementerian,’’ terangnya.
Salah satu persyaratan dalam pemeriksaan kesehatan hewan adalah surat keterangan dari dokter hewan. Selain itu, juga harus dilengkapi rekomendasi dari instansi terkait dari provinsi tempat asal dan rekomendasi dari daerah yang memerlukan tambahan hewan kurban.
‘’Yang pasti seluruh hewan kurban wajib masuk karantina dan juga diambil sampel darah. Sehingga, secara keseluruhan hewan kurban dipastikan steril,’’ ungkap Zailani.
Pemeriksaan tidak hanya sampai di sana. Selain itu, sebelum dipotong, tim dinas peternakan juga menurunkan tim untuk turun saat pemotongan hewan kurban.
Langkah itu ditempuh untuk mengambil jeroan sebagai bahan untuk dijadikan sampel melihat kelayakan dan kesehatan hewan kurban.
‘’Dinas peternakan kabupaten/kota sudah diinstruksikan untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan,’’ sambung Zailani.(yls)
