PELALAWAN (RP) - Bupati Pelalawan HM Harris yang diwakili Sekda Pelalawan Drs Zardewan MM, Kamis (3/10) menggelar penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Bappeda Pelalawan ini turut dihadiri GM Telkom Riau Daratan Gunung Pahala Tumpal Simaremare, Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi BPPT Husni Y Rosadi, para kepala dinas dan para undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Pelalawan HM Harris yang dibacakan Sekda Pelalawan Drs Zardewan MM mengungkapkan, bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah kunci dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju dan mandiri.
‘’Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor penting dan strategis dalam upaya memperbaiki pembangunan agar lebih efektif, efisien dan berdayaguna. Pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam mendukung pemberdayaan masyarakat harus lebih bersungguh-sungguh dan konsisten,’’ terangnya.
Dijelaskannya, melalui upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai jaringan terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai penyedia jasa layanan telepon kabel, telepon nirkabel, data dan internet tentu saja Telkom telah mempunyai pengalaman dan teknologi yang panjang dan mumpuni.
‘’Kerja sama ini tentunya untuk melakukan pendampingan penguatan sistem inovasi daerah, penguatan klaster industri, penguatan jaringan inovasi, pengembangan tematik pembangunan daerah. Selain itu juga akan melakukan kerja sama dalam penyediaan akses internet untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan agar guru-guru dan anak-anak didik kita dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan,’’ paparnya.
Sementar itu, GM Telkom Riau Daratan Gunung Pahala Tumpal Simaremare kepada Riau Pos mengatakan, bahwa MoU ini intinya adalah suatu langkah awal yang nantinya akan ada tindak lanjut implementasi dari institusi itu sendiri.
‘’Kemudian bagaimana Pemkab dapat menjadi masyarakat digital, masyarakat digital dimaksud itu bukan hanya di masyarakatnya tapi juga di pemerintah kabupatennya dan itu harus didorong semua,’’ tutupnya.(adv/a)
