PEKANBARU (RP)- Aksi demo damai nasional yang dilakukan kalangan buruh/pekerja, berlangsung Rabu (3/10) secara serentak di Indonesia. Begitu juga di Riau.
Ratusan kalangan buruh dan pekerja sekitar pukul 10.10 WIB bergerak dari masing-masing tempatnya menuju kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Distransduk) Riau Jalan Pepaya Pekanbaru.
Mereka datang dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sambil membawa spanduk yang bertuliskan beberapa yang menjadi tuntutan.
Yakni menuntut untuk peningkatan kesejahteraan kalangan buruh dan pekerja dari pemerintah.
Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang sudah siap siaga. Polisi melakukan pengawalan hingga ke kantor Disnakertransduk Riau, serta ruas-ruas jalan strategis dan kantor-kantor pemerintah sebagai langkah antisipatif.
Dari awal hingga akhir, aksi demo ratusan buruh dan pekerja Riau ini berlangsung dengan damai, aman dan lancar.
Kedatangan mereka yang terdiri dari berbagai perkumpulan serikat buruh dan pekerja di Riau ini diterima langsung Kepala Disnakertransduk Riau, H Nazaruddin SH bersama sejumlah kabid.
Aksi yang dilakukan kalangan buruh dan tenaga kerja ini mencuri perhatian warga sekitar. Banyak warga melihat berjalannya aksi dari kejauhan.
Sementara ruas Jalan Pepaya menuju kantor Disnakertransduk Riau sempat ditutup sesaat sebelum kalangan buruh dan pekerja yang berdemo membubarkan diri.
Koordinator Wilayah Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Riau, Patar Sitanggang mengatakan, buruh atau pekerja adalah aset nasional yang menyumbang devisa besar bagi negara.
Namun hingga saat ini terzalimi dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang diberlakukan.
Aksi yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, sebagai aksi lanjutan sebelumnya.
Karena tuntutan buruh dan pekerja yang diawali sejak hari buruh sedunia (Mayday) 1 Mei 2012 yang merupakan gabungan dari berbagai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sembilan federasi buruh se Indonesia.
Kemudian aksi besar-besaran tanggal 12 Juli 2012 dan 27 September 2012 lalu.
Patar mengatakan, kalangan buruh dan pekerja di Riau meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem outsourcing atau tenaga alih daya. Saat ini hampir semua jenis pekerjaan sistem kontrak.
“Ada pembiaran pemerintah. Outsourcing segala jenis pekerjaan berjalan,” bebernya yang diaminkan seluruh buruh dan pekerja yang hadir.
Mereka juga meminta agar pemerintah menghapuskan pemberian upah murah. Kesejahteraan buruh dan pekerja. Menolak usulan pemerintah tentang sistem pembayaran iuran jaminan kesehatan dibayar pengusaha 3 persen dan buruh atau pekerja 2 persen.
Meminta untuk dilakukannya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksaaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
Karena dalam aturan Permenakertrans tersebut diatur komponen dan tahapan pencapaian KHL dari 46 item menjadi 60 item. Padahal, pihak buruh menganalisa ada 84 item yang harus diperbaharui.
Mereka juga meminta untuk mencabut izin perusahaan yang masih memberlakukan upah minimum pada pekerja yang sudah berkeluarga atau masa kerjanya lebih dari satu tahun.
Khusus untuk Provinsi Riau, kalangan buruh dan pekerja menuntut untuk menolak Rancangan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan inisiatif DPRD.
Mendesak Perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan jiwa para buruh dan pekerja.
Secara khusus juga mendesak PT Chevron melaksanakan perubahan sistem kontrak yang menjadi kemaslahatan kalangan buruh dan pekerja.
Mereka meminta agar tuntutan ini langsung ditindaklanjuti Disnakertransduk Riau dan menyampaikannya ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Riau, H Nazaruddin berjanji segera menindaklanjuti aspirasi kalangan buruh dan pekerja se Riau ini pada Menakertrans RI dan pihak perusahaan. Karena kewenangan itu ada di Pemerintah Pusat dan pihak perusahaan, Nazaruddin dengan disaksikan perwakilan buruh dan pekerja langsung menyiapkan administrasi laporan yang akan disampaikan ke Menakertransi RI dan perusahaan sebagai jaminan kalangan buruh dan pekerja.
Nazaruddin mengatakan sangat menghargai aspirasi yang disampaikan kalangan buruh dan tenaga kerja yang disampaikan secara damai. “Rasanya juga tidak perlu melakukan aksi hingga 15 hari,” ujarnya.
Di Duri Buruh Sampaikan Tiga Tuntutan
Sekitar 200 orang buruh Migas di Duri Rabu (3/10) kemarin menggelar aksi bersempena menyambut Hari Buruh Nasional tahun ini.
Ratusan buruh yang lagi off (tidak sedang bekerja) itu berduyun-duyun mendatangi kantor Disnaker Kabupaten Bengkalis di Jalan Jenderal Sudirman Duri.
Di depan kantor tersebut, mereka melakukan orasi berapi-api menyampaikan tiga tuntutan utama. Antara lain meminta pemerintah segera menghapuskan sistem kontrak lepas (outsourcing), menolak upah murah, dan laksanakan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
Dalam orasinya, para orator buruh menyebut diri mereka sebagai pahlawan devisa bagi negara ini. Sayangnya, dengan predikat seperti itu, mereka selama ini lebih banyak dijadikan sapi perah saja di perusahaan yang mempekerjakan mereka. Sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan, keluhan dan desakan buruh juga diusung dalam aksi itu.
Koordinator Aksi Buruh, Gindo Lubis dalam orasinya menyebut, kondisi buruh di Duri tidak menentu.
Ketidakberdayaan buruh pun sengaja dimanfaatkan pihak perusahaan. Upah ditekan jauh di bawah upah minimum. Mereka juga diperlakukan tidak adil dalam kontrak kerja.
“Kontrak kerja outsourcing harus ditinjau ulang. Kontrak yang seharusnya permanen jangan lagi tetap di-outsourcing-kan. Hapuskan upah murah. Upah buruh harus berdasarkan standar hidup layak,’’ tegas Ketua DPC SBSI Bengkalis ini.
Didampingi sejumlah aparat kepolisian, Kepala Disnaker Bengkalis, H Hermizon yang menyambut kehadiran para buruh menegaskan sejumlah hal. Menurutnya yang menjadi tuntutan buruh itu merupakan produk Undang-undang.
Karenanya dia akan segera menyampaikan tuntutan itu ke bupati dan Disnaker Provinsi.
Hermizon juga menyebut bahwa Disnaker peduli dengan nasib buruh. Karena itu dimintanya agar buruh tak berburuk sangka dulu. Ke depan, katanya lagi, Disnaker akan bernyali dan diharapkan menjadi tumpuan harapan bagi buruh.
Hermizon juga mengaku pihaknya tak pernah lari dari persoalan perburuhan.
Malah dia menegaskan, kalau ada oknum yang ikut mempermainkan nasib buruh, laporkan saja diserta dengan bukti permulaan yang cukup. Aksi buruh tersebut berjalan tertib.
Sekitar seratusan petugas kepolisian pun bersiaga di sekitar lokasi aksi. Kehadiran aparat keamanan tersebut dalam rangka menjamin tidak terganggunya situasi Kamtibmas.
Usai berorasi dan menyampaikan tuntutannya di kantor Disnaker, ratusan buruh tersebut pun berarak menuju kantor camat Mandau yang terletak hanya beberapa puluh meter dari kantor Disnaker.
Mereka minta pemerintah kecamatan dan Satpol PP segera menertibkan perusahaan siluman yang tidak memasang plang nama di Duri.
Kehadiran buruh di kantor camat disambut disambut Toharuddin SH mewakili Camat Mandau. Keluhan buruh diterimanya untuk kemudian disampaikan kepada camat sebagai atasan.
Sementara itu, terpisah kepada Riau Pos, Camat Mandau Drs H Hasan Basri MSi menegaskan bahwa pihaknya minta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Mandau supaya memasang plang nama.(dac/sda/evi)
