PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mencarikan solusi untuk polemik ganti rugi runway Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Seperti dengan melakukan pendekatan humanistik kepada Faridawaty yang belum bersedia lahannya diganti rugi.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada Riau Pos, Kamis (2/8) di Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya pendekatan humanistik dilakukan, karena Pemprov Riau masih berupaya langkah-langkah persuasif dalam mencarikan solusi terbaik.

Saat ditanyakan mengenai langkah hukum seperti penyelesaian lahan Kimar Sarah di Jalan Soekarno Hatta, dia menilai hal tersebut merupakan langkah akhir, jika semua upaya menemukan jalan buntu.

Mantan birokrat Pemko Pekanbaru itu masih optimis dapat melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang masih bertahan itu.

‘’Kalau juga tidak menemukan titik terang, baru langkah hukum kita lakukan. Semua sudah dipersiapkan, bahkan anggaran untuk konsinyasi, jika ganti rugi tidak disetujui,’’ ulas Guntur.

Kendati demikian, dia menilai langkah yang dilakukan akan memperoleh hasil seperti yang diharapkan.

Untuk mendukung itu, pihaknya sudah mempersiapkan acuan perundang-undangan yang terbaru untuk dijadikan pedoman.

‘’Kita akan mengacu pada UU baru nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaam Tanah untuk Kepentingan Umum. Kita harapkan ini dapat segera dituntaskan,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai terkendala ganti rugi runway dapat berimbas pada waktu penyelesaian Bandara, dia mengatakan hal tersebut secara tidak langsung saling berhubungan.

Untuk itu, dia mencarikan beberapa solusi agar pembebasan lahan runway tersebut dapat dituntaskan pada tahun 2012 ini.

Sementara itu, Faridawaty saat dikonfirmasi Riau Pos mengaku belum pernah melakukan pertemuan untuk membahas ganti rugi lahan miliknya. Bahkan, saat ini akses jalan di depan rumahnya sudah mulai dilakukan pengerjaan.

‘’Saya juga heran, ganti rugi belum dilakukan. Tetapi di depan rumah saya sudah dibuat lubang, katanya untuk membuat pagar. Ini jelas mengganggu kami, karena jalan yang tersedia hanya untuk akses sepeda motor,’’ imbuhnya.

Dia juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan proses ganti rugi. Pasalnya, dia mengaku bersedia untuk diganti rugi asal dengan harga yang sudah diajukan ke Pemprov sebelumnya.

‘’Saya berbeda dengan Bapak Kimar, saya mau diganti rugi. Hanya saja, harus sesuai dengan lahan saya. Namun, sampai saat ini belum pernah ada pertemuan untuk membahas ganti rugi itu,’’ imbuh Wati.(rio)