Ambruk, 2 Tahun Terlantar

Riau | Rabu, 04 Juli 2012 - 07:09 WIB

Ambruk, 2 Tahun Terlantar
Jembatan Parit Haji Lukman dipasangi papan seadanya oleh masyarakat secara swadaya agar bisa digunakan sejak ambruk dua tahun lalu. , Selasa (3/7/2012). Namun jembatan yang dibangun pada 2003-2004 melalui dana APBD dan APBN ini tidak bisa dilalui saat kondisi air pasang. (Foto: istimewa)

TEMBILAHAN (RP) - Dua tahun sudah Jembatan Parit H Lukman di Kecamatan Enok, Indragiri Hilir (Inhil) ambruk.

Namun, jembatan penghubung utama ke Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan ibu kota kecamatan lainnya seperti Kempas Jaya, Keritang, Simpang Granit dan Kabupaten Inhu-Provinsi Jambi ini tak kunjung diperbaiki.  

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Warga Kecamatan Enok sudah sering mempertanyakan lambannya perbaikan jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Sehingga untuk mempermudah akses transportasi warga selama dua tahun ini mengandalkan jembatan darurat dari kayu yang dibangun melalui swadaya masyarakat di atas jembatan yang telah ambruk tersebut.

‘’Memang sebelumnya telah dibangun jembatan darurat dari kayu di sebelah jembatan tersebut, namun saat ini sudah sangat lapuk, sehingga tidak dapat lagi di lintasi,’’ kata Camat Enok Syatir Hasan kepada Riau Pos, Selasa (3/7).

Dilanjutkan Syatir, sebagai camat dirinya menggerakkan masyarakat untuk membangun jembatan darurat di atas jembatan tersebut dengan kayu seadanya.

‘’Kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan, mengapa sejak ambruk dua tahun lalu hingga kini jembatan itu belum juga diperbaiki. Kalau air pasang, mau tidak mau kami terpaksa harus lewat jembatan itu, sebab merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Enok dan pasar serta ibu kota Kecematan Kuala Enok dan lainnya,’’ kata Syatir Hasan mengeluhkan dan membenarkan patahnya Jembatan Parit H Lukman di Kecamatan Enok itu.

Dikatakan Syatir, permasalahan ini telah disampaikan kepada pihak Pemkab Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum, agar dapat diteruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

‘’Kita telah sampaikan masalah kerusakan ini kepada pihak Dinas PU dan berharap agar hal ini dapat diteruskan kepada pihak Pemerintah Provinsi, namun kenyataannya sampai sekarang masih tetap seperti ini. Untuk sementara warga bergotong royong membuat penyangga jembatan agar masih tetap dapat dilalui sepeda motor, sedangkan mobil tidak bisa melintas lagi,’’ katanya.

Sementara itu, Syatir berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian serius oleh pemerintah. ‘’Saya harap ini tidak berlarut-larut, karena warga sangat membutuhkan akses ini,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhil H T Eddy saat dikonfirmasi Riau Pos mengatakan, ambruknya bagian tengah jembatan yang dibangun sepanjang 60 meter di jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Pelabuhan Samudera Enok di Tembilahan merupakan jembatan vital lalu-lintas transportasi warga.

Dibangun dengan menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Riau pada tahun 2003-2004 silam, yang diduga karena adanya tiang penyangga yang rusak sehingga tidak lagi memiliki ketahanan.

Bagian lantai jembatan masih bisa dilalui sepeda motor, tapi kalau air pasang, bagian tengah ini terendam air, sehingga kendaraan bermotor tidak dapat melewati jembatan tersebut.

‘’Hal ini memang sudah kita koordinasikan dan sampaikan ke pihak provinsi. Menurut informasi yang kita peroleh dari provinsi, pembangunan jembatan tersebut akan diusulkan pada tahun anggaran 2013 melalui APBD Provinsi Riau. Jembatan tersebut merupakan lintas tanggung jawab pemerintah provinsi, namun kita tetap akan terus melakukan koordinasi,’’ ujar T Eddy, Selasa (3/7) kepada Riau Pos.

Sementara itu, anggota DPRD Inhil asal Kecamatan Enok, H Hariyanto Sindrang, saat dikomfirmasi Riau Pos menjelaskan, kondisi jembatan parit H Lukman sangat memperihatinkan dan diketahui ada bagian tiang inti jembatan yang patah di bagian sisi badan jembatan.

‘’Kondisi jembatan saat ini hampir ambruk dan oprit jembatan juga turun sekitar 4 meter. Saat ini jembatan tidak bisa dilalui warga,’’ ujar Hariyanto.

Agar bisa dilalui, warga secara swadaya membuat penyangga jembatan. ‘’Jembatan ini patah dan kondisi jembatan miring sekitar 3 meter. Kita minta pihak pemerintah daerah cepat memperbaiki kerusakan ini, sehingga akses transportasi warga tidak terganggu,’’ kata politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jembatan Parit H Lukman tersebut merupakan jembatan beton yang dibangun sekitar tahun 2003-2004 dengan panjang 60 meter. Diduga, terjadinya patah karena pada bagian tengah jembatan tidak memiliki tiang penyangga.

Akibatnya, ketika terjadi tekanan berat di atasnya, terjadi patahan.

Ical salah seorang pengemudi yang akan melintasi jembatan tersebut kepada Riau Pos menceritakan kondisi jembatan memang sangat memprihatinkan. Bahkan lantai jalan sudah tidak tampak lagi. Karena sudah ambruk ke dasar sungai.

‘’Yang terlihat hanya tiang-tiang jembatan dari baja saja. Sementara lantainya dari kayu yang dibuat warga. Kalau kemarin masih bisa dilewati karena air belum pasang. Namun tadi sudah tidak bisa lagi, karena ada bagian jembatan yang patah,’’ kata Ical.

Bahkan Ical menyebutkan beberapa saat dirinya dan beberapa pengendara lainnya sempat tertahan. Namun ketika kendaraan coba dijalankan dengan melintasi jembatan tersebut, hampir saja kendaraan terperosok.

‘’Tadi mobil saya hampir nyunsep. Untung ada warga yang menolong,’’ cerita Ical.

Bukan Jalan Nasional

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto menilai keberadaan Jembatan H Lukman, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Riau itu tidak berada di jaringan jalan nasional walaupun pada masa lalu bisa dibangun dengan menggunakan dana APBN.

‘’Jalan ini tampaknya tidak berada pada jaringan jalan nasional, walaupun waktu-waktu yang lalu bisa dibangun dengan dana APBN,’’ ujarnya, Selasa (3/7) malam.

Dengan demikian, lanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38/2006 telah diatur bahwa APBN tidak bisa digunakan untuk membangun jalan non nasional.

‘’Apabila ini jalan kabupaten, seyogyanya perbaikan jembatan ini ditangani dengan dana APBD kabupaten setempat,’’ tambah Dirjen Bina Marga Kementerian PU itu.

Saat dikatakan kalau jembatan itu berada di jalan nasional Lintas Samudera yang menuju ke Cluster Industri Kuala Enok, Djoko menyebutkan tetap sulit untuk mendapatkan dana APBN.

‘’Agak sulit, karena ketentuannya sudah jelas, tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu,’’ tambahnya.

Belum Miliki Data Detil

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, SF Hariyanto mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut. Hanya saja, ia belum memperoleh data secara detil, karena belum mendapatkan laporan dari instansi terkait di Indragiri Hilir.

Begitu juga untuk penyebab rusaknya sarana transportasi di daerah seribu parit itu dia juga belum dapat memberikan keterangan secara detil.

‘’Baru itu informasi yang kita peroleh. Nanti kalau sudah ada laporan, baru dapat kita jelaskan kondisi dan langkah tindak lanjutnya,’’ ujarnya singkat.

Anggota DPRD Riau asal daerah pemilihan Inhil, Elly Suryani, mengaku belum mendapatkan informasi tentang ambruknya jembatan tersebut, juga diakui belum pernah masuk aspirasi kepadanya tentang perbaikan jembatan tersebut.

Namun sementara ia menduga jembatan tersebut menjadi tanggung jawab kabupaten. Apalagi jembatan tersebut berada di ruas jalan kabupaten.

‘’Tapi saya akan mencari informasi tentang jembatan tersebut kebetulan juga saya kenal dengan camatnya,’’ ujar Elly lewat saluran telepon genggamnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Riau Abu Bakar Siddik juga mengaku belum pernah ada masuk informasi apalagi pengajuan anggaran atas nama jembatan Parit Haji Lukman tersebut.

Di sisi lain, politisi Golkar ini juga belum tahu persis status jalan lokasi jembatan itu berada, apakah jalan provinsi atau kabupaten.

Ditambahkannya, jika dulu dibangun dengan sharing budget APBN dan APBD Riau, bisa jadi karena ada kegiatan lain terkait dengan provinsi atau nasional.

Namun ia mengaku heran jika sudah dua tahun jembatan ambruk tapi tidak ada perbaikan atau pembangunan baru. Apalagi selama ini, Inhil termasuk daerah yang cukup banyak dapat perhatian provinsi terutama untuk pembangunan infrastrukturnya.  

‘’Saya perlu mencari tahu dulu status ruas jalan lokasi jembatan itu. Namun rasanya tidak mungkin pula jika itu tanggung jawab provinsi tapi kawan-kawan anggota dewan dari daerah tersebut tidak tahu, atau tidak memberi masukan kepada komisi,’’ ujar Abu lagi.(*1/fat/rio/zed)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook