INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO)----Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, di antaranya melalui penyelenggaraan otonomi daerah (otda) yang bersih dan demokratis.
Seperti yang disampaikan Pjs Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rudyanto, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat apel yang disejalankan peringatan Hari Pendikan Nasional (Hardiknas) di Tembilahan, Rabu (2/5).
Perjalanan otda, ucap Rudyanto, saat ini sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa Indonesia semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat.
‘’Satunya, seperti saya sebutkan di atas tadi. Yakni melalui penyelenggaraan otda yang bersih dan demokratis,” kata Pjs Bupati Inhil.
Peringatan Hari Otda saat itu dijelaskannya adalah sebagai upaya mewujudkan nawacita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Mewujudkan nawacita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
‘’Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi keniscayaan jika otda diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif,” paparnya.
Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan. Untuk itu pada kesempatan tersebut dia menekankan tiga hal yang menjadi perhatian bersama.
Antara lain integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otda merupakan hal yang harus dikedepankan.
‘’Kemudian, menjadi perhatian dan komitmen kita bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk itu reformasi birokrasi agar terus dilakukan,” sebutnya.
Terakhir, adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah.
Pada kesempatan ini, diingatkan pula kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama pilkada mendatang berlangsung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada ASN uang coba-coba menjadi tim sukses calon kepala daerah, juru kampanye.
‘’Termasuk memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainnya,” imbuh Pjs Bupati.(adv)
