SIAK (RIAUPOS.CO) - Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengingatkan kepada kepala SKPD maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk tak takut dalam melaksanakan kegiatan.
‘’Sepanjang benar dan sesuai aturan, laksanakan saja,’’ tegas Syamsuar usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pelaksanan Tim Pengawalan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Raja Indra Pahlawan Room (RIPR), Kamis (3/3). Hadir dalam kesempatan itu Kajari Siak Zondri SH, Wakil Bupati Drs H Alfedri MSi, Sekda Drs H Tengku Said Hamzah, kepala SKPD dan Forkopimda.
Menurut dia, segala kegiatan yang dianggarkan dapat dilaksanakan. Jika ada kendala segera dikonsultasikan.
Pelaksanaan kegiatan ini nantinya berdampak pada kinerja dan serapan anggaran. ‘’Syukur alhamdulillah, tahun 2015 progres realisasi fisik mencapai 93 persen,’’ kata orang nomor satu di Siak ini.
Tentunya, kinerja yang sudah baik ini, dapat ditingkatkan terus. Jangan sampai menurun. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pemkab telah melakukan MoU dengan Kajari membentuk TP4D.
Tim ini nantinya mem-backup dalam pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing SKPD. Kajari Siak Zondri SH menambahkan, pembentukan TP4D dilatarkelakangi rendahnya progres serapan anggaran, baik di instansi pusat maupun daerah.
Dampak dari rendahnya serapan anggaran, tentu pencapaian dan pelaksanaan pembangunan tak berjalan sesuai harapan, ditambah lagi perekonomian masyarakat tak bergerak.
Selain itu, ada kekhawatiran dari pejabat pelaksana kegiatan untuk melaksanakannya, karena takut bermasalah dengan hukum, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Adanya tim ini, tak perlu lagi timbul kecemasan.
Tim ini nanti membackup dari perencanaan, pengerjaan sampai selesai.
Terbentuknya tim ini merupakan instruksi Kejagung, pada Hari Bhakti Adhyaksa yang dilanjutkan dengan pidato Presiden RI Joko Widodo, minta pada aparat hukum, mendukung program pembangunan daerah.
‘’Perlu dilakukan pengamanan, pengawalan dengan tujuan optimalkan penyerapan anggaran daerah,’’ kata dia.
Di Siak ini dari progres yang dihasilkan sangat baik, tentunya sesuai harapan kepala daerah ke depan dapat ditingkatkan terus. Dengan dilaksanaan MoU ini, jadi landasan kerja sama, kegiatan pelaksanaan pembangunan.
Akhir-akhir ini, serapan anggaran ditanah air masih ada yang kurang. Adanya MoU ini nanti harapkan, SKPD, dalam pelaksanaan kegiatan, minta pendampingan. ‘’Saya harapkan hilangkan keragu-raguan. Sebab selama ini tak ada yang mau menjadi PPTK untuk melaksanakan kegiatan,’’ kata dia.(adv/a)
