ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi meminta pelayanan di bidang kepegawaian semakin ditingkatkan, seiring dengan telah ditempatinya kantor baru Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rokan Hulu yang representatif di kawasan Komplek Perkantoran Bina Praja Pemda Rohul.
Menurutnya, pembangunan kantor BKD dan gedung diklat baru itu, menelan dana APBD Rohul sekitar Rp7,5 miliar. Tentunya seluruh pelayanan bidang kepegawaian tidak lagi manual, tetapi bisa dilakukan dengan sistem elektronik kepegawaian.
‘’Kita rancang gedung baru BKD Rohul ini untuk menerapkan pelayanan e-kepegawaian. Termasuk kepangkatan, administrasi kepegawaian sudah berbasis elektronik ke depannya,’’ ungkap bupati kemarin terkait telah ditempatinya kantor BKD Rohul yang baru.
Bupati berharap dengan gedung yang representatif serta diterapkannya sistem elektronik kepegawaian, maka ke depan tidak ada lagi keluhan para pegawai di lingkungan Pemkab Rohul, baik keterlambatan naik pangkat, gaji, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pegawai.
‘’Semuanya harus dilakukan secara transparansi. Dengan ditetapkannya e-kepegawaian, nantinya pegawai tidak ketemu lagi dengan orang, ketemu dengan sistem komputer,’’jelasnya.
Bupati menjelaskannya, gedung Diklat yang dibangun dengan kapasitas besar yang berada di belakang kantor BKD Rohul, saat ini kondisi bangunannya belum tuntas, tinggal finishing saja. ‘’Kita harapkan 2016 dianggarkan sehingga dapat difungsikan,’’ sebutnya.
Diakuinya, dibangunnya gedung diklat untuk efisiensi anggaran, terutama dalam pelaksanaan Diklat pegawai, tidak lagi pelaksanaannya di hotel. Selain difungsikan pelaksanaan Diklat, gedung itu nantinya bisa dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tes CPNS serta digunakan untuk masyarakat umum. ‘’Jadi kantor BKD ini cukup representatif, tentunya dengan penerapan sistim manajemen dan pengelolaan yang baik, maka pelayanan di bidang kepegawaian ini semakin terbaik ke depannya,’’tuturnya.
Disinggung masih adanya sejumlah kantor pemerintahan yang berada di luar Komplek Perkantoran Bina Praja Pemda, Achmad menyebutkan, sejumlah kantor SKPD yang masih berada di luar komplek perkantoran seperti Badan Kesbangpol. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Kantor Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kominfo Rohul, secara bertahap akan diupayakan berada di Komplek Perkantoran Pemda.
Ia berharap kepada kepala daerah terpilih dapat memprogramkan pembangunan kantor SKPD yang kini masih di luar komplek perkantoran.’’Secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, diharapkan seluruh kantor SKPD Rohul berkantor sendiri dan permanen di komplek perkantoran,’’ ujarnya.(adv/a)
