SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Terkait semakin melambungnya dan sulitnya harga material pasir dan kerikil saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan segera mencarikan solusi. Sehingga nantinya keperluan material dasar untuk membangun itu bisa lancar dan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat di Kepulauan Meranti.
Bahkan tidak sedikit masyarakat yang malah menunda membangun rumah atau merehab rumah akibat harga material yang semakin hari terus meningkat tersebut. Seperti yang dituturtkan Maya (30), warga Rintis, Ahad (2/1). Dia meniat ingin menambah bangunan rumahnya sejak pertengahan 2014 lalu.
Namun karena harga material pasir dan batu terus naik akhirnya dia memutuskan menunda pembangunan rumahnya. Dia akan kembali melaksanakan niatnya jika harga material pasir dan batu sudah stabil. “Harga pasir dan batu sangat mahal. Sangat jauh dari perhitungan awal kami. Daripada nantinya anggaran tak cukup, lebih baik kami tunda dulu membangun rumah,” ungkap ibu dua anak itu.
Sementara salah seorang pengusaha pasir dan batu di Selatpanjang Ican mengaku, saat ini harga pasir dan batu kerikil semakin mahal. Hal itu dikarenakan terbatasnya pengambilan pasir di Tanjungbalai Karimun. Sementara kepengurusan pembelian pasir dan batu di Tanjungpinang.
Dikatakannya harga pasir saat ini satu koyan atau lebih kurang dua kubik Rp600 ribu dari sebelumnya Rp360 ribu. Sementara batu perkoyannya mencapai Rp1 juta dari sebelumnya Rp 800 ribu.
Kondisi itu diakui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) H Herman SE MT. Makanya nantinya akan dicarikan solusi agar harga material pasir dan batu itu bisa lebih murah dan mampu terjangkau oleh masyarakat.
“Kita sudah mengumpulkan sejumlah pengusaha pasir dan batu akhir tahun lalu. Kita akan berupaya bagaimana mengatasi persoalan itu. Sehingga harganya bisa lebih murah,” kata H Herman, Ahad (2/1).
Menurutnya kepengurusan izin pengambilan pasir yang kini dikelola Pemerintah Provinsi Riau juga menjadi kendala. Sementara saat ini pengambilan pasir dan batu oleh pengusaha di Kepulauan Meranti dari Kabupaten Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepri. Oleh karenannya Distamben akan berupaya melakukan langkah koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepuluan Riau nantinya.(amy)
