PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum mengimbau penanganan kerusakan jembatan dan jalan di Kampar Kiri Hulu digesa.

Ini menjadi perhatian untuk mengeliminir dampak sosial kemasyarakataan yang timbul akibat terisolasinya daerah tersebut.

Komitmen itu disampaikan, karena berdasarkan hasil evaluasi, akses jalan dan jembatan yang terputus tersebut merupakan tanggung jawab Pemkab Kampar. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan pusat berperan dalam memfasilitasi untuk optimalisasi.

‘’Dari laporan yang kami terima, akses jalan dan jembatan tersebut masuk kawasan Pemkab Kampar. Jadi penanganan juga harus dimulai dari daerah,’’ tutur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau SF Hariyanto kepada Riau Pos, Jumat (3/1).

Hariyanto menambahkan, informasi tersebut diperoleh setelah melakukan kroscek dengan tim yang bertugas di lapangan. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum telah menempatkan PPK dan petugas, baik untuk jalan provinsi hingga jalan nasional.

‘’Kalau masuk jalan provinsi, tentu ada laporan ke saya. Sehingga dapat dilakukan penanganan cepat ke lokasi jalan dan jembatan yang rusak,” imbuh pria berkaca mata itu.

Kendati demikian, dia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten Kampar. Sehingga, proses perbaikan sarana infrastruktur itu dapat dilakukan secara cepat, simultan dan berkelanjutan.

Saat ditanyakan mengenai kemungkinan untuk mendukung Kabupaten Kampar dalam penanganan permasalahan infrastruktur tersebut, dia menilai hal itu mungkin saja dilakukan. Namun, implementasinya harus dengan koordinasi dengan tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga empat desa di Kecamatan Kamparkiri Hulu terancam terisolir. Pasalnya, bencana banjir yang melanda membuat akses jalan dan jembatan menuju Desa Pangkalan kapas, Desa Tanjungpermai, Desa Lubukbigau dan beberapa desa lainnya terkendala.(rio)