PEKANBARU (RP) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta berkomitmen dalam mencegah kecurangan (fraud) atau penyelewengan di seluruh sektor.
Guna mencarikan solusi agar komitmen bersama seluruh daerah di tanah air tersebut dapat terwujud, maka Riau juga harus siap memulainya.
Hal ini menjadi pembahasan menarik dalam National Anti Fraud Conference atau Konferensi Nasional Anti Fraud 2013 yang dilaksanakan, Senin (2/12) di Hotel Aryaduta.
Dari konferensi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi serta mencarikan solusi bagaimana mencegah kecurangan terjadi.
“Bersama Pemprov Riau kita berkomitmen mengurangi celah penyelewengan di Indonesia. Dan tentunya bersama seluruh Provinsi lainnya harus melakukan upaya yang menekankan pada pencegahan dan kesadaran individu. Karena sebagus apapun sistem tanpa komitmen maka kecurangan tetap saja terjadi,” kata President Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter Gatot Trihargo kepada Riau Pos.
Dilanjutkannya, konferensi tersebut tidak hanya dilaksanakan di Riau namun juga di seluruh daerah Indonesia. Mengingat anggota ACFE hingga kini sudah mencapai satu juta.
Kegiatan yang dibuka kemarin pagi oleh Penjabat Gubernur Riau (Gubri) Djohermansyah Johan ketika ditanya mengaku sangat penting bagi seluruh daerah, termasuk Riau. Karena diharapkan bisa didapatkan solusi atas solusi terhadap celah penyelewengan yang sering terjadi.
“Dengan demikian maka tata kelola pemerintahan bisa berjalan semakin baik. Kita harus berkomitmen tentu,” tegasnya.
Fraud sendiri, sebenarnya menurut Ketua ACFE Riau Hardy Djamaluddin, bukan semata kecurangan. Namun memiliki makna lebih luas. Bisa termasuk di dalamnya korupsi, penipuan laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
“Melalui pertemuan dan tukar pikiran ini mudah-mudahan bisa menemukan solusi tepat dalam menghilangkan fraud, dimulai dengan indikasi di dalamnya,” kata Hardy.
Asisten III Setdaprov Riau tersebut juga menambahkan melalui konferensi tersebut diharapkan dapat membantu daerah dalam menciptakan penataan sistem pencegahan penyelewengan secara global. Kegiatan sendiri berlangsung hingga hari ini, Selasa (3/12) dan akan mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah pusat.(egp)
