ROHUL (RIAUPOS.CO) - Politik uang (money politic) masih menjadi ancaman bagi sejumlah calon yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).
Para calon menilai, politik uang merupakan upaya untuk menghancurkan konstruksi demokrasi yang dibangun atas dasar keiklasan dan kepercayaan masyarakat dengan pemimpinya.
Wakil Bupati Rokan Hulu Ir H Hafit Syukri MM menilai, politik uang merupakan tindakan pembodohan masyarakat serta mengotori nilai-nilai demokrasi.
Di mana politik seharusnya berjalan atas dasar keiklasan serta penilaian terhadap program kerja pembangunan ke depan.
“Saya menilai, politik uang merupakan tindakan pembodohan rakyat serta mengkotori nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dibangun dalam konstruksi keiklasan atas dasar penilian program ke depan, bukan karena uang,” kata Hafith, Senin (2/11).
Selain mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang juga memiliki implikasi buruk terhadap pemerintahan yang dihasilkan.
Di mana pemerintahan yang dihasilkan dari cara-cara money politic, cenderung tidak akan banyak bekerja dan hanya berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan dana yang telah mereka bayarkan untuk membeli suara rakyat.
“Implikasinya akan timbul setelah calon yang menggunakan politik uang, adalah tidak adanya loyalitas antara pemimpin dengan rakyatnya.
Figur yang dihasilkan dari proses demokrasi yang dilandasi oleh politik uang cenderung berpikran tidak berhutang dengan rakyat karena suara rakyat sudah dibayar,” jelasnya.
Untuk itu, agar Pemilukada dapat berjalan bersih serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat secara ikhlas, ia menghimbau masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang menawarkan money politic untuk memenangkan Pemilukada.
“Insya Allah Rohul ini terhindar dari cara-cara kotor seperti politik uang. Karena bupati terpilih itu sudah ada ketetapan dari Allah, tetapi kita tidak tahu siapa dia orangnya.
Jadi karena itu ketetapan Allah, maka seharusnya kita semua harus bisa menjalani proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, serta tidak melakuakn cara-cara kotor seperti membeli suara rakyat,” ujarnya.(adv/mal)
