Riau Pos Online-Bupati Rokan Hilir Riau H Annas Maamun kena sasaran demonstrasi lagi terkait sejumlah proyek APBD di Kabupaten Rokan Hilir.
Massa Indonesian Monitoring Development (IMD) kembali mendatangi Mapolda Riau dan Kejati Riau untuk mendesak sejumlah proyek yang diduga fiktif di Rohil diperiksa melalui jalur hukum dan segera menangkap Annas Maamun.
Direktur Eksekutif IMD R Adnan bersama massanya Rabu tadi (3/7) menegaskan agar Kejati Riau segera menangkap Anas Maamun terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) fiktif 2007 Rp21,6 miliar dn mark up proyek Jembatan Pedamaran Rp1 triliun.
IMD menjelaskan pihaknya mempunyai data lengkap dan kasus ini juga sudah pernah disampaikan kepada aparat berwajib di Riau beberapa waktu lalu sebelum kegiatan Pilgubri ini. Menurut R Adnan kasus ini tidak ada kaitannya dengan politis jelang Pilgubri, tapi murni laporan dari masyarakat sejak dulu yang tak juga ditanggapi aparat hukum di Riau.
Walaupun ada pengembalian dananya tidak menggugurkan proses hukumnya sampai sekarang uang Rp21,6 miliar tahu pertanggungjawabannya. Kuat dugaan disetor ke oknum polisi Polda Riau faktanya hingga kini Polda Riau tak berani menangkap Annas Maamun Bupati Rohil.
Dengan mark up proyek Jembatan Pedamaran 1 dan 2 mencapai Rp1 triliun terlihat sebagaimana perencanaan yang sudah sedemikian rupa proyek Jembatan Pedamaran 1 dan 2 tahun 2008 sampai 2010 Rp529 miliar. "Namun lebih gila lagi 2011 dan 2012 dianggarkan lagi dengan item pekerjaan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya (overlaping) inilah asal mula dugaan telah terjadi mark up.
Proyek Jembatan Pedamaran 1 dan 2 jelas tak dapat diselesaikan sesuai kontrak yang berakhir 31 Desember 2010. Saat itu progress pekerjaan sekitar 40 persen. Tapi uangnya dicairkan 100 persen. Seharusnya diputus kontrak dan PT Waskita Karya dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan serta didenda dan jaminan pelaksanaan dicairkan untuk negara/daerah. Tapi ini tak dilakukan Bupati Rohil Annas Maamun berarti telah terjadi potensi kerugian negara 10 persen dari nilai kontrak ditambah lagi penambahan biaya pada item pekerjaan yang sama.
Selain Annas Maamun, IMD juga minta dibongkar dana Bansos/dana hibah Pemprov Riau 10 tahun jabatan Rusli Zainal-Mambang Mit ketika menjabat Sekdaprov dan Wagub ditaksir Rp3 triliun kerugian negara. Dugaan adanya SPJ fiktif, mafia proposal Vs Sekdaprov-Kabag Keuangan pada seluruh LSM/Ormas gadungan/ormas plat merah PNS penerima Bansos. Kegiatan diduga manipulasi yang tak dikerjakan Wan Syamsir Yus harus Dipledoi.
R Adnan juga mendesak diungkap dugaan manipulasi anggaran bansos 10 tahun terakhir pada Buku Lintang oleh 55 anggota DPRD Riau (dugaan kegiatan fiktif lalu berbagi uang dengan Ormas/ LSM titipan. Bobroknya kinerja DPRD Riau berjuta rakyat miskin Riau kelaparan dan jadi taruhan.
Selain itu R Adnan juga membidik Firdaus MT yaitu minta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerima Bansos Kota Pekanbaru selama tiga tahun jabatan Firdaus MT. Rekomendasi legislatif diduga juga begitu tak adanya kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan tapi anggaran tetap dijarah.
Kemudian Syamsurizal juga kena sasaran dimana IMD mendesak Kejati Riau untuk menetapkan status tersangka kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau itu terkait pinjaman dana kepada Koperasi Tengganau Mandiri di Desa Pinggir sebesar Rp10 miliar saat Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis tapi kini pabrik CPO mini Koperasi Tengganau Mandiri itu kini berubah menjadi persero dan uang pinjaman Rp10 miliar belum dikembalikan.
Massa IMD juga mendesak kasus pembangunan slamic Center Al Zaitun di Pulau Rupat yang gagal tapi uang sudah habis entah kemana agar diusut merugikan negara Rp1,2 triliun (data lengkap). Pemanfaatan dana bansos selama Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis diduga juga fiktif, berjuta kelaparan tak sempat menyentuh kaum miskin konpirasi merajalela.(azf)
