Laporan AHMAD YULIAR, Selatpanjang ahmad_yuliar@riaupos.co
Tindakan Pemkab Kepulauan Meranti mengembalikan berkas kelulusan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ke pemerintah pusat mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Dukungan itu disampaikan mantan Sekretaris Badan Perjuangan Pembentukan Pemekaran Kepulauan Meranti (BP2KM) Falzan Surahman SSi dan Pembina Lembaga Kerukunan Antar Nelayan Pesisir (LKANP) Azis Arika kepada Riau Pos, Kamis (2/1).
Falzan Surahman menyebutkan, dengan dibukanya formasi penerimaan CPNS Pemkab Kepulauan Meranti awalnya membawa asa bagi anak daerah untuk bisa menjadi birokrat yang akan membantu melaksanakan pembangunan di kampungnya sendiri. Juga untuk menekan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di daerah yang baru dimekarkan lima tahun lalu itu.
“Saya dulu setelah tamat SMA hampir tak ada harapan menatap masa depan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Maka, dengan pembentukan kabupaten peluang itu terbuka lebar. Namun dengan tidak diberi porsi yang layak untuk anak daerah, saya merasa sangat kecewa. Apa artinya kita berbangsa kalau hanya satu elemen saja yang menentukan kehidupan berbangsa,” jelas Falzan yang saat ini menjadi anggota DPRD Kepulauan Meranti.
Menurutnya konsep awal dalam pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti selain masalah rentang kendali pemerintahan, juga masalah membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak Meranti yang mana tingkat angka pengangguran dan kemiskinannya sangat tinggi.
“Kalau pusat jalan sendiri, untuk apa kita berorganisasi. Lebih baik jalan masing-masing atau pindah ke organisasi lain. Makanya kami mendukung sikap pemkab mengembalikan berkas kelulusan CPNS itu,” tambahnya.
Senada dengan itu pada kesempatan berbeda, Pembina Lembaga Kerukunan Antar Nelayan Pesisir (LKANP) Azis Arika mengatakan bahwa Pemkab telah mengambil jalan tepat dengan pengembalian berkas kelulusan itu. Pasalnya tidak ada keberpihakan pusat kepada daerah.
“Masa hanya enam orang. Karena dengan PNS tersebut akan menghidupi berapa keluarga nantinya. Tentunya akan membantu mengurangi angka kemiskinan yang masih sangat besar di Meranti,” katanya.
Ia mengharapkan seharusnya pemerintah pusat dapat memahami bagaimana kondisi sebenarnya Kepulauan Meranti yang serba kekurangan.
Sehingga tidak memperlakukan Meranti sebagai kabupaten baru dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dulu maju.(yls)
