PELALAWAN (RIAUPOS.CO) - Memasuki awal tahun 2014 atau tepatnya terhitung 1 Januari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) telah memberlakukan pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pelalawan dr Endid R Pratiknyo kepada Riau Pos, Kamis (2/1) di Pangkalan Kerinci.
Dikatakannya, dengan diterapkannya pelaksanaan program BPJS ini, maka saat ini kartu Jampersal dan Jamkesmas telah ditiadakan dan dipindahkan dalam program BPJS. Namun demikian, program BPJS ini tetap memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pelalawan dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.
‘’Jadi bukan programnya yang hilang, tapi program Jampersal dan Jamkesmas itu kini sudah dipindahkan ke dalam program BPJS yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN,’’ terang Kadiskes.
Dijelaskan Endid, dalam pelaksanaan program BPJS ini, masyarakat yang masih memiliki kartu Jampersal dan Jamkesmas, saat ini masih dapat menggunakan kartu tersebut untuk mandapatkan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Pasalnya, dalam waktu tiga bulan ini, BPJS provinsi secara perlahan dan bertahap baru akan mengganti dengan kartu BPJS.
‘’Masyarakat yang kini masih memiliki kartu Jampersal atau Jamkesmas, masih bisa dilayani, meski kartunya belum diganti dengan kartu BPJS. Jadi BPJS provinsi secara bertahap akan mengganti menjadi kartu BPJS,’’ bebernya.
Diungkapkan mantan Dirut RSUD Selasih Pangkalankerinci ini, dalam penerapan BPJS ini, jaminan kesehatan yang masuk di dalamnya selain Jampersal dan Jamkesmas, ada juga Jamsostek, Askes bagi para PNS, TNI/Polri.
Namun demikian, program BPJS yang menjadi tanggungan dari APBN ini, tidak berlaku untuk pelaksanaan Jamkesda, karena program tersebut masih menjadi tanggungan dari kota/kabupaten masing-masing.
‘’Sedangkan bagi para pemegang kartu Jamsostek dan Askes, masih tetap dapat menggunakan kartu tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sepanjang kartunya belum diganti oleh kartu BPJS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya program BPJS ini, meski kartunya masih kartu lama, namun jika ada masalah kesehatan masih tetap akan dilayani,’’ paparnya seraya menyebutkan bahwa khusus untuk pelayanan Jamkesda pada tahun 2014 ini, mengalami peningkatan signifikan sebanyak 140.230 jiwa atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2013 lalu yang hanya berjumlah 69.615 dikarenakan surat keterangan tanda miskin (SKTM) pada tahun ini ditiadakan dan masuk menjadi peserta Jamkesda.
Disinggung hal apa saja yang perlu ditingkatkan seiring penerapan program BPJS ini, mantan Sekretaris Diskes ini mengatakan, bahwa hal yang harus diperhatikan dengan penerapan program BPJS ini adalah pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara prima atau maksimal.
‘’Puskesmas dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan dasar secara prima atau maksimal bagi masyarakat. Dalam penerapannya, puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat seiring penerapan program BPJS ini. Nantinya, setiap triwulan, puskesmas akan dievaluasi kembali apakah telah mampu memberikan pelayanan dasar yang baik pada masyarakat atau belum. Sedangkan tolak ukur penilaian tersebut adalah di Pangkalankerinci ada 1.000 orang yang berobat dengan memakai kartu BPJS, lalu tiga bulan kemudian hanya tinggal 500 orang karena sisanya pindah ke Bandarseikijang, itu yang harus dievaluasi karena terjadinya penyusutan. Di mana kekurangan Puskesmas Pangkalankerinci sampai masyarakat yang berobat dengan memakai kartu BPJS bisa menyusut setengahnya,’’ ujarnya.
Intinya, sambung Kadiskes, dengan diterapkannya program BPJS ini, maka pihaknya terutama puskesmas yang ada di daerah ini telah siap memberikan pelayanan dasar yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi ada 155 kompetensi dasar yang harus diberikan puskesmas dalam melayani pelayanan dasar bagi masyarakat terkait kesehatan.
‘’Untuk soal ini, kita sudah memberikan sosialisasi pada tiap puskesmas yang ada di daerah ini,’’ tutupnya.(adv/a)
