PEKANBARU (RIAU POS.CO)- Pj Bupati Bengkalis, Kasiaruddin dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan dekalarsi laporan harta kekayaan calon kepala daerah curhat dihadapan Wakil Ketua KPK RI Zulkarnein, Plt Gubri, BPKP, Bupati/walikota se-Provinsi Riau di Gedung daerah,
"Kami minta bimbingan dan selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum terkait. Karena saya baru berjabat sebagai PJ Bupati Inhu sejak, 6 Agustus 2015 lalu," katanya.
"Secara pribadi, kami berterima kasih atas program ini agar jauh dari tindak pidana korupsi. Kami berharap pogram pencegahan ini bisa diperdalam lagi. Beban yang kami terima adalah dengan waktu terbatas, tanggung jawab lebih. Jadi wajar apabila terjadi banyak permasalahan dalam pelaporan penyusunan anggaran yang di sampaikan," ujar Kasiaruddin.
Apalagi kata Kasiaruddin ketika penanganan Karhutla di Riau, dari pasukan TNI yang ditugaskan ke Inhu untuk melakukan penanganan Karhutla hendaknya harus disertakan logistiknya. "Kemarin kami patungan untuk memberi makan pasukan tersebut, antar dinas terkait, pribadi dan perusahaan,"ucap Kasiaruddin.
"Kita sudah sampaikan kepada pihak TNI agar ke depan jika terjadi hal tersebut sudah bisa di antisipasi jangan seperti kemaren lagi. Anggaran pengeluarannya harus jelas untuk pasukan tersebut. Itu menjadi kendala kami kemaren. Anggaran dari mana yang harus dikeluarkan untuk mengatasi permaslahan tersebut," harapnya.
Laporan: Dofi Iskandar
Editor: Yudi Waldi
