PEKANBARU (RP) - Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau, diketahui ada proyeksi pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan realisasi keuangan daerah.
Hal ini dikatakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Zukri Misran kepada wartawan, Selasa (1/10). Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, awalnya KUAPPAS menyampaikan ada ada penambahan PAD sebesar Rp130 miliar dengan rincian dari pajak daerah bertambah Rp50 miliar, retribusi daerah bertambah Rp4,5 miliar, pengelolaan lainnya Rp20 miliar, pendapatan dunia usaha Rp55 miliar. ‘’Ternyata belakangan pemerintah tidak menyanggupi itu. Artinya proyeksi mereka tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah hari ini,’’ kata Zukri.
Permasalahan tersebut menjadi perdebatan yang alot dalam rapat Banggar DPRD Riau dengan Pemprov Riau. ‘’Ini menjadi perdebatan panjang, dan akhirnya ada kesepakatan. Tadi disepakati penambahannya hanya Rp10 miliar saja,’’ kata Zukri.
Selain itu disebutkan Zukri bahwa di 2012 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau sebelum perubahan sebesar Rp1,824 triliun. Pendapatan itu bertambah setelah perubahan menjadi Rp2,181 triliun. ‘’Jadi di 2012 lalu terjadi kenaikan Rp356 miliar atau sekitar 19,55 persen,’’ kata Zukri.
Sementara PAD di 2013 dalam APBD murni Rp2,4 triliun. Jika dibandingkan dengan PAD 2012 berarti ada peningkatan. Sementara Ketua DPRD Riau, Drs Johar Firdaus MSi menanggapi kapan APBD Perubahan akan disahkan mengatakan malam tadi akan dilaksanakan MoU dengan KUAPPAS. ‘’Malam ini (malam tadi, red) baru MoU di tingkat KUAPPAS, Senin depan KUAPPAS akan menyampaikan nota keuangan. Setelah itu baru kita membahas,’’ kata Johar.
Menurut Johar, uang yang dibahas tersebut sedikit dan pembahasannya bisa diselesaikan dalam tiga hari. ‘’Totalnya sedikit, dua tiga hari pembahasan putus. Penambahannya dari pendapatan hanya Rp340 miliar saja dari berbagai sumber seperti pajak daerah dan bagi hasil,’’ kata Johar.
Johar mengatakan berbicara soal anggaran, jika di awal memasang target pendapatan tinggi maka dampaknya target itu tidak tercapai di tahun berikutnya. ‘’Kata mereka itu, ini dampak dari kendaraan bermotor. Daya beli masyarakat menurun. Dulu uang muka hanya 10 persen, sekarang 30 persen. Ini faktor berkurangnya masyarakat membeli kendaraan,’’ kata Johar.(rul)
