PEKANBARU (RP) - Sementara Ketua Komisi C DPRD Riau, H Azis Zaenal menilai jika PLN tidak bisa memberikan garansi dalam mengatasi permasalahan listrik di Riau, maka pemerintah harus mengambil keputusan untuk membuat pembangkit yang bisa mengatasi kondisi kurangnya pasokan listrik di Riau; bisa saja nantinya dikelola BUMD.
Disebutkan Azis, Pemprov Riau sudah mengajukan Ranperda Ketenagalistrikan untuk mengatasi kondisi kelistrikan di Riau.
‘’Tujuannya untuk mengatasi dan mengurangi pemadaman listrik di Riau ini. Artinya pembangkit di Riau harus ditambah. Kalau PLN bisa memberikan garansi mengatasi listrik, maka tidak perlu ada, tapi kalau tidak maka kita buat pembangkit baru,’’ kata Azis.
Menurut Azis, pembangunan pembangkit itulah yang akan diusulkan dalam Ranperda Ketenagalistrikan tersebut.
‘’Fraksi PPP juga akan memberikan usulan dalam pandangan umum fraksi nantinya. Intinya jangan ada lagi permasalahan. Kalau ada permasalahan pembangkit 100 MW, maka Riau punya pembangkit 100 MW lagi cadangan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, itu yang ada dalam pemikiran saya,’’ kata Azis.
Sementara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau Wan Abubakar juga angkat bicara terkait kondisi kelistrikan di Riau yang menurutnya cukup memprihatinkan.
‘’Pemadaman akibat kekurangan pasokan sungguh menganggu aktivitas intansi pemerintahan, tempat-tempat strategis seperti rumah sakit serta pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Wan di Jakarta, Senin (1/10).
Menurut dia, byar pet yang luar biasa di Provinsi Riau, namun belum ada solusi dari PLN bagaimana melakukan upaya agar tahun-tahun berikutnya hal serupa tidak terjadi lagi.
‘’Saya melihat PLN terus mengandalkan PLTA Koto Panjang dan suplai dari PLTA di daerah lain serta pembangkit berskala kecil di Riau, sementara pembangunan atau penambahan pembangkit lain tak kunjung terealisasi,’’ terangnya.
Di bagian lain, Pemprov menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor jasa investasi dan energi, PT Riau Investment Coorporation (RIC) melalui anak perusahaannya PT Riau Power dinilai dapat berperan serta dalam membantu krisis listrik yang tengah melanda Riau saat ini.
Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Ir Burhanuddin mengatakan, dengan defisit daya hampir 100 MW kelistrikan Riau saat ini, memang ada ruang untuk pemerintah membantu dengan UU Nomor 30.
‘’Salah satunya dengan memaksimalkan peran BUMD yakni Riau Power untuk mengelola listrik Teluklembu dengan kapasitas 1x20 MW yang sudah mulai berjalan. Juga akan ada satu pembangkit yang dibangun nantinya,’’ kata Burhanuddin.
Pembangkit tambahan, lanjut Burhanuddin akan dipersiapkan salah satu BUMD tersebut dibangun di Duri dengan kapasitas 1x50 MW. Alokasi gas untuk memaksimalkannya juga sudah dipersiapkan. Peran aktif pemerintah dalam membantu instansi terkait bisa terlaksana.
Memang, solusi tersebut merupakan bantuan untuk jangka menengah. Karena lanjut pria yang akrab disapa Boy tersebut, peran sepenuhnya mengatasi krisis listrik adalah PLN sebagai leading sector-nya. ‘’2014 Insya Allah semua bisa dimulai dan dilihat hasilnya nanti,’’ tambahnya.(egp)
