GUNUNGSAHILAN (RP) - Warga Gunung Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar mengeluhkan pembuangan limbah yang berasal dari salah satu perusahaan pabrik kelapa Sawit PT KIP.

Pasalnya, limbah yang dibuang diduga telah mengakibatkan beberapa warga terkena penyakit kulit dan diare. Tidak hanya itu, beberapa tumbuhan  juga terlihat mati di pinggiran air yang diduga tercemar limbah.

Tidak hanya mencemari lingkungan pemukiman warga, limbah tersebut juga sudah mencemari sungai karena dibuang ke aliran sungai. Parahnya, air lokasi tersebut sering dijadikan warga  untuk dikonsumsi.

‘’Saya baru tahu jika di sini ada pabrik kelapa sawit, dan limbahnya ternyata dibuang ke sungai melalui pipa. Padahal air ini dijadikan konsumsi oleh beberapa warga. Sekarang banyak warga yang gatal-gatal dan ada juga yang diare,’’ terang salah seorang warga Desa Kebun Durian, Sutisna.

Meski limbah perusahan diduga keras mengakibatkan beberapa warga terganggu kesehatannya dan lingkungan menjadi mati, namun pihak perusahaan ternyata tidak memperdulikannya dan terus membuang limbah tersebut ke sungai.

Tidak hanya itu, saat salah satu media yang tergabung dalam Riau Pos Grup mencoba mengkinfirmasi kegelisahan warga akan limbah tersebut, tidak ada satupun pimpinan perusahaan yang dapat ditemui.

Salah seorang petugas security perusahaan, Dedi Arianto menyatakan pimpinannya tidak berada di tempat.

Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler salah satu pimpinannya, ponsel yang bersangkutan tidak diangkat.

‘’Pemerintah setempat harus melihat kondisi yang terjadi saat ini. Banyak warga yang sudah kena imbas dari limbah tersebut. Jangan hanya dibiarkan seperti ini. Semakin parah nantinya,’’ terang tokoh masyarakat Desa Kebun Durian, Ahmad Jadi.

Terkait hal tersebut, Camat Gunung Sahilan, Dasman mengecam tindakan perusahaan yang membuang limbahnya di areal perkebunan warga serta sungai. Dalam waktu dekat, dia dan pihak kecamatan akan mendatangi langsung lokasi dan melihat kondisi sebenarnya.     

‘’Saya akan lihat kondisi di lapangan, jika memang itu benar, saya kira tindakan mereka ini sudah kelewatan dan harus ditindak. Begitu mendapatkan data dari lapangan akan kita laporkan ke Pemerintah Kabupaten,’’ terangnya.(rpg/muh)