ROKANHILIR (RIAUPOS.CO) - BUPATI Rohil, H Suyatno dengan menggunakan jari telunjuknya siang itu di gedung serbaguna Bagansiapi-api menunjuk ke arah kursi yang sedang diduduki oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ada di wilayah Kabupaten Rohil.
Dimana, para pimpinan satuan kerja perangkat daerah merasa gundah gulana dengan adanya pemangkasan beberapa kegiatan.
‘’Anggaran kita menurun. Gilirannya, sejumlah kegiatan di satker terpaksa dipangkas,’’ kata Bupati Rohil, H Suyatno yang ditemui Riau Pos, Selasa (1/3) usai menghadiri’ sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Rohil dan penandatanganan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara kejaksaan negeri Bagansiapi-api dengan SKPD sekabupaten Rohil di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi.
Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh Kajari Bagansiapi-api, Bima Suprayoga SH MH serta plt Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan Msi serta para pimpinan SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Rohil.
Dan sosialisasi tersebut diikuti oleh para pemegang kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Rohil.
Penurunan anggaran ini, lanjut Suyatno, sebagian besar disebabkan oleh adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp 812 miliar.
Dengan penurunan dana tersebut telah menyebabkan beberapa kegiatan di semua SKPD harus dipangkas.
‘’Intinya, dalam kondisi seperti ini, kita harus dapat menggunakan atau memanfaatkan dana yang ada itu sebaik-baiknya,’’ ungkapnya.
Dimana, tambah Suyatno, kegiatan yang dilaksanakan tersebut memang yang benar-benar diprioritaskan.
Sehingga, kegiatan yang dinilai belum begitu prioritas, untuk sementara waktu ditunda dulu. ‘’Jadi, yang benar-benar prioritas dulu,’’ kata Suyatno lagi.
Selain itu, Suyatno juga mengimbau kepada semua pimpinan SKPD agar dapat mengurangi kegiatan perjalanan dinas keluar daerah.
‘’Kurangi perjalanan dinas keluar daerah. Kalau untuk ke kecamatan boleh lah dan itu memang harus,’’ ungkapnya.
Dimana, lanjut Suyatno, dengan semakin seringnya turun le daerah, maka semakin banyak aspirasi dan informasi yang didapat.
‘’Ini sangat penting. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang kita laksanakan bisa tepat sasaran. Gilirannya, daerah itu bisa berkembang,’’ pungkasnya.(adv/a)
