Terkait pemangkasan dana Inbup hingga Rp 800 juta, dia berharap masyarakat tidak resah dan tidak berfikir bahwa DPRD dan Pemerintah bakal menghapus kegiatan Inbup. Ikip bahkan menjamin tahun-tahun akan datang program Inbup tetap akan berjalan bahkan diupayakan ada penambahan.
“Terus terang ini sudah menjadi komitmen Bupati terpilih, program Inbup tetap akan berjalan dan diupayakan akan ada penambahan anggaran,” sebut Ketua KNPI Bengkalis ini.
Ungkapan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Syahrial ST. Menurut ketua Komisi II ini, rasionalisasi memang harus dilakukan karena terjadi defisit anggaran. Hanya persoalannya, masih ada sektor lain yang bisa dilakukan rasionalisasi ketimbang Inbup desa, salah satunya kegiatan Inbup yang ada di Kecamatan dengan anggaran Rp 3 miliar.
“Mengapa tidak Inbup di Kecamatan yang dirasionalisasi, lalu anggarannya diinfus ke desa. Wilayah pembangunan itu adanya di desa-desa bukan di Kecamatan, mengapa yang dirasionalisasi malah di desa,”sesal Syahrial.
Terkait kegiatan lain yang masuk skala prioritas, seperti sektor Pendidikan dan Kesehatan. Fraksi Golkar kata Syahrial dua sektor ini tetap menjadi perhatian. Hanya saja, tidak mungkin berbagai persoalan yang ada di dua sektor tersebut bisa dituntaskan dalam satu tahun anggaran. (adv/a)
