BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - BANGGAR DPRD Bengkalis memotong (rasionalisasi) sejumlah anggaran kegiatan yang ada di struktur APBD tahun 2016. Salah satu anggaran atau kegiatan yang terkena rasionalisasi adalah, dana Inbup-PPIP tahun 2016. Jika tahun sebelumnya dana Inbup per desa mencapai Rp1 miliar, di tahun 2016 hanya tinggal Rp 200 juta atau dipangkas Rp 800 juta.

Pemotongan dana Inbup tersebut membuat sejumlah fraksi di DPRD Bengkalis kesal. Menurut mereka tidak seharusnya anggaran yang selama ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan infrastruktur desa dipangkas begitu besar. Masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan rasionalisasi.

“Kami memaklumi memang terjadi defisit anggaran tahun 2016 ini dan salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah rasionalisasi. Tapi tak semua kegiatan bisa dirasionalisasi, kita lihat dulu skala prioritasnya. Selama ini kegiatan Inbup sangat dinantikan oleh masyarakat, karena mereka yang paling tahu kebutuhan infrastruktur di kampung mereka masing-masing,” sebut Sekretaris Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa, Irmi Syakip Arsalan S.Sos, Rabu (16/12).

Diakui, dirinya memang tidak di Banggar, namun ketika muncul wacana merasionalisasi kegiatan Inbup dirinya sudah mewanti-wanti di kisaran Rp 500 juta, tidak dipangkas sampai Rp 800 juta.

“Memang selain dana Inbup dari APBD kita, masih ada dari Provinsi sekitar Rp 500 juta dan APBN Rp 600 juta. Tapi kalau pusat saja berani memberikan Rp 600 juta, mengapa kita yang punya daerah yang lebih tahu dengan kondisi di desa-desa malah mengalokasikan hanya Rp 200 juta,” kesal pria yang akrab disapa Ikip ini.

Yang manarik di Inbup kata Irmi Syakip, penyaluran dana langsung ke desa dan kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan hasil kesepakatan perangkat desa, sehingga kegiatan Inbup benar-benar tepat sasaran. “Kami tetap akan berusaha, agar kekurangan dana ini akan kembali dianggarkan pada APBD Perubahan nanti,”sebutnya.