Menurut Amrin, apa yang dilakukan oknum caleg itu bukan hanya merugikan perusahaan saja. Akan tetapi berdampak juga pada nasib karyawan-karyawannya yang mengantung hidup dari pekerjaan ini.
“Makanya kami mengajak Pertamina, kejaksaan hingga pihak kepolisian melakukan sidak, melihat apa yang dituduhkan itu benar atau tidak, “ sambungnya.
Sementara itu, Irvan Sagita Hermawan selaku Sekretaris Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Riau meminta masalah politik tidak disangkut pautkan dengan para pengusaha migas. Sehingga, perusahaan dapat berfungsi seperti sediakala tanpa ada campur tangan pihak yang ingin memperoleh keuntungan saja.
“Beberapa yang dituduhkan adanya penyimpangan dengan warna-warna pipa itu, padahal itu ada maksudnya, pipa merah itu tersambung ke air. Seluruh mitra penyalurkan elpiji sudah mengikuti regulasi dari pemerintah,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Pertamina ikut melakukan pengecekan dan melihat tidak ada penyimpangan seperti yang dituduhkan. Meski demikian, Pertamina selaku mitra akan tetap melakukan evaluasi lebih lanjut.
“Karena dampaknya menyangkut hajat orang banyak, penyaluran perlu normal seperti sedia kala, sebab yang menggunakan elpiji ini kan bukan hanya masyarakat, tetapi juga ada konsumen dari industri juga, “ ucap Sales Executive Operational Elpiji Pertamina, Adit
Mengenai masalah penyaluran, Adit mengatakan Pertamina akan tetap berupaya memaksimalkan pasokan ke masyarakat supaya tetap normal. Pasalnya, masalah ini sedikit banyak memberikan dampak juga.
“Sedikit banyak pasti berdampak, sekarang sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian supaya masalah ini segera terselesaikan dan masalah penyaluran tetap kondusif, “ tuturnya.
Senada dengan itu, salah satu agen elpiji Pekanbaru, Zulkarnain Lubis menginginkan aparat secepat mungkin selesaikan masalah ini supaya para penyalur bisa segera bekerja tanpa perlu khawatir.
“Kami ingin bisa segera bekerja, dari agen hingga masyarakat jadi kena imbasnya juga, “ tutupnya.(*1)
