PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Akhirnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, berhasil menihilkan tunda bayar kegiatan 2018. Sebelumnya diprediksi akan banyak tunda bayar, akibat defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp1,9 triliun.
“Kita pastikan, bisa mambayarkan kegiatan di masing-masing OPD 100 persen. Sehingga tidak ada kegiatan tunda bayar tahun ini,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, kemarin.
Menurut Ahmad Hijazi, semua itu dapat dituntaskan karena Pemprov Riau berhasil mengoptimalkan kenaikan pendapatan. Baik dana transfer pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD).
“Namun, semua tak lepas komitmen OPD melakukan efesiensi anggaran, dengan memprioritaskan kegiatan yang wajib. Serta pengelolaan manajemen kas daerah yang memperhatikan poferma keuangan daerah,” sebutnya.
Tak hanya itu, utang Pemprov Riau sejak bertahun-tahun, juga sudah dilunasi. Termasuk itu utang sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Total utang kita senilai Rp800 miliar sudah berhasil kita lunasi,” jelasnya.
Pemprov Riau juga sudah membayar lunas tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN 100 persen.
“TPP juga sudah dibayarkan. Alhamdulillah terbayar 100 persen 12 bulan. Bahkan perintah Presiden, agar daerah membayar THR, gaji 13 untuk kepentingan pendidikan anak-anak, sudah dibayarkan. Kita bisa membayarkan 14 bulan single salary ASN,” jelasnya.
“Kita juga bisa menyelesaikan tunda bayar 2017 triwulan IV, ke kabupaten/kota. Daerah yang mengalami defisit kas, kita bisa ditransfer 100 persen tahun ini. Kabupaten yang tahun ini surplus, kita bisa usahakan membayar 30 persen,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, diprediksi Pemprov Riau akan melakukan tunda bayar kegiatan kepada pihak ketiga sebesar Rp500 miliar. Tunda bayar ini dampak dari defisit anggaran yang dialami oleh setempat mencapai Rp1,9 triliun.
Namun, karena beberapa kebijakan yang dilakukan Pemprov Riau, salah satunya dengan melakukan rasionalisasi kegiatan di OPD dan meningkatkan penerimaan pendapatan, maka defisit anggaran dapat ditangani, sehingga potensi tunda bayar tidak ada lagi.
Ahmad Hijazi juga menjelaskan, realisasi APBD 2018 sebesar Rp8,4 triliun dari total anggaran Rp10,3 triliun. “Ralisasi belanja APBD kita pada 2018 sebesar Rp8,4 triliun dari total APBD Rp10,3 triliun. Itu progres secara keseluruhan APBD 2018,” kata dia.
Dari progres Rp8,4 triliun tersebut kata dia, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp5,1 triliun atau 56,10 persen. Sedangkan belanja langsung Rp3,2 triliun atau 43,90 persen, dengan total realisasi Rp8,4 triliun.
Sedangkan realisasi APBD sebesar itu, untuk progres keuangannya mencapai 84,44 persen dan fisik 91,17 persen.
“Dengan progres keuangan sebesar itu sangat realistis, dengan fisik sudah mencapai 91,77 persen keuangan yang terserap sebesar 84,44 persen,” jelasnya.(dal)
