DURI (RIAUPOS.CO) - Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa terakhir, pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan Jalan Jendral Sudirman di pusat pasar Simpang Padang Duri sudah berulang kali ditertibkan. Penertiban terakhir yang dilaksanakan 11 Agustus 2015 silam berjalan lancar tanpa ada bentrok fisik.
Sayangnya kondisi tertib selepas pemindahan PKL tersebut ke sejumlah tempat penampungan hanya berlangsung seumur jagung. Karena tidak ada pengawasan ketat dan penindakan tegas, puluhan PKL secara berangsur kembali menempati trotoar dan badan jalan tersebut.
Pantauan terakhir Jumat (1/1) kemarin, lapak puluhan PKL terlihat memenuhi trotoar dan badan Jalan Sudirman di pusat pasar Duri. Deretan parkir sepeda motor pun menambah sempit ruas jalan tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas jadi tersendat. Kenyataan itu sudah berlangsung cukup lama. Namun hingga kini belum terlihat ada upaya untuk menertibkan kembali.
Terkait keberadaan PKL yang kembali berjualan di tempat terlarang, pengguna jalan merasa geram melihat kenyataan itu. “Karena tidak ada komitmen dari aparatur pemerintah terkait, beginilah jadinya. Pasar kembali semrawut. Lalu lintas tidak lancar dan kami para pengguna jalan jadi tak nyaman lewat,” ucap Ibrahim, warga setempat.
Pemuka masyarakat, Sutan Sinaro pun tak kalah geram melihat ketidakmampuan aparatur pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban di pasar ini. “Kalau aparat pemerintah tidak bisa tegas dan tidak punya komitmen yang jelas untuk membuat suasana di pusat pasar ini tertib dan nyaman buat semua pihak, tidak usah lagi ada penertiban PKL di masa datang. Jangan hanya menuduh pedagang bandel, kalau aparatnya sendiri tak bergigi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Riau, MC Kendro, Jumat (1/1/2016) kemarin ikut berkomentar. Menurutnya, pasti ada yang salah sehingga hingga kini upaya pemerintah daerah untuk membuat suasana tertib dan nyaman di pusat pasar Duri tidak pernah langgeng.
“Kita berharap ada evaluasi menyeluruh kenapa program penertiban oleh pemerintah daerah selalu gagal. Kalau kondisi itu dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang bisa memuaskan semua pihak, wibawa pemerintah daerah pun akan jatuh,” ujarnya. (rpo)
