PEKANBARU (RP) - Terkait masih adanya tiga kabupaten/kota yang belum mau mengumumkan hasil kelulusan CPNS 2013 menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Walaupun kewenangan berada di tangan kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota, namun informasi hasil ujian CPNS tetap harus disampaikan kepada masyarakat.
Beberapa daerah yang belum mengumumkan nama-nama yang lulus tes CPNS 2013 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Pekanbaru.
Menyikapi hal ini, Pj Gubernur Riau Djohermansyah Johan sudah mengirimkan surat himbauan kepada daerah tersebut berencana akan bertemu dengan bupati/wali kota jika memang pengumuman belum juga kunjung dilaksanakan.
‘’Kalau memang daerah masih tetap menolak, nanti saya akan bertemu dengan bupati/wali kota terkait. Tentu masih bisa dibicarakan lagi, agar semuanya bisa berjalan baik,’’ katanya.
Pria yang juga menjabat Dirjen Otda Kemendagri tersebut menambahkan, kebijakan pengumuman hasil CPNS ini sepenuhnya memang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah. Namun karena sempat ada penolakan dari daerah yang disebutkan untuk mengumumkan, maka ia sudah menyurati.
Terlebih pemeriksaan dan pengumuman hasil sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Di mana proses seleksi sudah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan tinggal daerah yang mengumumkan.
‘’Karena sudah jadi ketentuan undang-undang. Kita berharap bupati/wali kota dapat segera mengumumkan hasil tes CPNS itu,’’ kata pria yang akrab disapa Pak Djo ini.
Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi mengaku siap dan bersedia menghadap Pj Gubernur Riau terkait persoalan penerimaan CPNS. O
rang nomor satu di Kepulauan Meranti itu akan menjelaskan duduk persoalannya kenapa pihaknya melakukan pengembalian berkas pengumuman itu ke pusat.
‘’Kami akan menjelaskannya kepada Pak Gubernur nanti kenapa kami mengembalikan berkas itu,’’ ujarnya, Rabu (1/1).
Diakuinya, Kepulauan Meranti memerlukan CPNS untuk memaksimalkan peran Pemkab Meranti, namun bukan berarti pusat semena-mena tanpa memperdulikan aspirasi daerah.
Apalagi sebagai daerah pemekaran baru Kepulauan Meranti memerlukan birokrat yang tidak hanya memiliki SDM, tapi juga kemampuan lain yang diperlukan seperti loyalitas, integritas dan kedisiplinan.
‘’Masa anak-anak daerah hanya lulus 6 orang dari 395 formasi. Makanya lebih baik kita kembalikan,’’ tegas Irwan sama seperti disampaikan sebelumnya.
Menurutnya apapun konsekuensi yang diberikan pusat kepada Meranti siap diterimanya. Termasuk tidak melakukan penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan.
‘’Bayangkan saja dengan kondisi kelulusan saat ini, tentunya daerah ini akan di pimpin oleh orang-orang yang tidak memahami kondisi daerah serta tidak pro kepada rakyat. Jika sudah demikian maka ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin besar setiap saat, dan kekondusifitasan daerah tidak akan terjamin,’’ jelasnya.
‘’Kalau bukan anak daerah yang tahan siapa lagi. Sudahnya nanti daerah kami hanya tempat untuk menjadi PNS saja, setelah diangkat, maka minta pindah. Sehingga pegawai yang diangkat tadi minta pindah ke kampung halamannya. Kekhawatiran itu sudah terjadi saat ini,’’ katanya.
Makanya dengan alasan itu ia akan berusaha menjelaskan kepada Gubernur nantinya. Sehingga Pj Gubri memahami dan bisa membantu Meranti ke pusat.(egp/amy)
