PEKANBARU (RP) - Kemarin, manajemen PLN WRKR melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Guberur Riau HR Mambang Mit. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam. PLN WRKR dipimpin langsung Doddy B Pangaribuan.
Sejatinya usai pertemuan, wartawan dapat mengikuti konferensi pers terkait hasil pertemuan, namun batal. Kabarnya, Wagubri sempat meradang dalam pertemuan tersebut.
Kondisi itu juga sudah terlihat sebelum pertemuan dengan PLN WRKR. Saat diwawancarai wartawan usai pertemuan di LAM Riau, Wagubri sempat mengutarakan apa yang diinginkan kepada PLN untuk mengatasi krisis listrik ini.
‘’Kalau perlu sewa genset sesegera mungkin atau sewa hantu belau segala, yang jelas listrik hidup,’’ katanya di LAM Riau, sekitar pukul 12.00.
Saat kembali didatangi wartawan di ruang kerjanya usai pertemuan dengan PLN WRKR sekitar pukul 17.00 WIB, Wagubri memang mengakui audienasi sempat berjalan ‘’panas’’.
Pada pertemuan tersebut, kata Wagubri, ia meminta agar ada perubahan dalam waktu dekat terkait krisis listrik yang melanda. Karena masyarakat tidak menginginkan alasan apapun saat ini.
Sementara penyewaan genset sendiri, ujar Wagubri, belum dipastikan bisa segera karena harus mengikuti proses lelang. Dan itu baru bisa dilakukan Februari 2014 mendatang.
‘’Salahnya itu sejak melahirkan, seharusnya yang dibangun itu pembangkit di Riau. Dengan kekuatan yang baik dan mencukupi, kalau tetap masih menunggu daerah lain sementara interkoneksi dengan berbagi daya terus-menerus tentu tidak bisa menyelesaikan apa yang terjadi,’’ ungkapnya.
Sementara seperti diketahui, lanjutnya, keperluan listrik di Riau terus meningkat seiring perkembangan pembangunan. Wagubri juga mengungkapkan salah satu solusi jangka pendek yang sempat dibahas saat dia menelepon Direktur Operasi PLN Jawa-Bali-Sumatera, IGA Ngurah Adnyana, usai pertemuan kemarin. Solusi itu adalah menggesa PLTU 100 MW di Duri, Bengkalis.
Karena di samping energi kurang, jaringan juga kurang. Untuk itu jaringan juga harus dipikirkan.
‘’Menurut beliau (Ngurah, red), kalau ada suply dari gas untuk PLTU di Duri tersebut, maka sepekan ke depan sudah bisa on (hidup normal, red),’’ ungkap Mambang. Dengan beroperasional, maka satu dua pekan ini akan bisa selesai. Karena keperluan sekarang ini masih jauh dari kurang. Sementara untuk jangka panjang, lanjut Mambang, bisa digesa pembangkit di Tenayan yang dijadwalkan baru aktif Oktober 2014. ‘’Semua harus di-push lagi,’’ ungkapnya tegas.
Sementara GM PLN WRKR Doddy B Pangaribuan saat dikejar Riau Pos ketika keluar dari ruang pertemuan Wagub memang menginginkan langkah antisipatif.
Khususnya langkah riil percepatan krisis listrik di Riau. Namun solusinya lebih kepada penyelesaian pembangkit di Ombilin agar digesa dengan menambah pekerjaan. ‘’Biasa dua shift, jadi 3 shift sekarang dalam percepatan memperbaiki pembangkit di Sumbar tersebut,’’ kata Doddy Pangaribuan.
Diceritakannya, ada penggunaan mesin yang tertunda sebanyak 5 mesin di Maret 2013 lalu. Dimana dua dari Ombilin, Sumbar lalu Balai Pungut Duri sebesar 2x16 MW. Dan ditambah Teluk Sirih, Sumbar yang mulai beroperasi kemarin untuk penambahan daya.
‘’Diharapkan sisanya 5x16 MW akhir tahun ini rampung di Balai Pungut dan Teluk Sirih,’’ tambahnya. Dengan demikian, kata Doddy, maka penekanan angka pemadaman juga bisa terlaksana karena yang diperlukan memang solusi jangka pendek secepat-cepatnya. Disinggung komitmen pihaknya apakah Oktober ini krisis listrik sudah teratasi, PLN WRKR sendiri belum yakin.
‘’Insya Allah semua akan berjalan sesuai schedule, kita ingin awal Oktober bisa terlaksana dari yang sebelumnya dua kali sehari biasanya sekarang sekali sehari,’’ tambah Doddy.
Sementara, senada dengan Wagubri, jangka menengah memang menggesa PLTU di Duri bisa dilakukan. Dan untuk jangka panjang bisa melaksanakan percepatan pembangkit di Tenayan, Pekanbaru. Sebab, lanjutnya, kalau Tenayan beroperasi, maka elektrifikasi Riau dapat menembus angka 80 persen tahun depan.
Dody juga mengungkapkan, pihak PLN WRKR sepenuhnya mengungkapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kejadian krisis listrik yang terjadi.
Sebab, permasalahan yang terjadi, semua di luar kehendak seluruh pihak, termasuk PLN sendiri. ‘’Kami mohon maaf dengan seluruh masyarakat Riau dan Kepri,’’ tutupnya.
Perda Kelistrikan
Sementara Wagubri dalam rapat paripurna DPRD Riau menyampaikan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan yang akan menjawab keperluan kelistrikan di Provinsi Riau.
‘’Ini baru rencana, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh saudara kita di DPRD,’’ kata Mambang Mit, kemarin.
Anggota Komisi A DPRD Riau, Gumpita mengatakan bahwa Ranperda usulan pemerintah itu nantinya diusahakan menjawab pertanyaan masyarakat Riau. Selanjutnya, rancana atau usulan Ranperda ini akan ditindak lanjuti dengan pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Riau.(egp)
