PEKANBARU (RP)- Provinsi Riau bertekad memperjuangkan penambahan kuota pelajar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2012. Ini dilakukan karena Pemerintah Pusat kurang memberikan perhatian kepada Riau yang telah menyediakan salah satu kampus IPDN di Rokan Hilir.

Kurangnya perhatian Kemendagri memberi imbas minimnya putra Riau yang berjuang di kancah nasional. Untuk merealisasikan itu, Pemerintah Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh pihak terkait diajak untuk menyatukan komitmen memperjuangkan hal tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat Barisan Muda Melayu Riau, Syahril Abu Bakar kepada Riau Pos, Ahad (30/9) di Pekanbaru. Menurutnya, keberadaan kampus IPDN di Rohil idealnya menjadi pertimbangan Kemendagri untuk memberikan porsi yang cukup kepada putra terbaik Riau.

‘’Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Alhamdulillah, beliau mendukung dan siap memfasilitasi untuk mengkomunikasikan ke Pemprov Riau. Jadi, kita akan sama-sama memperjuangkannya sampai ke level Pusat,’’ tegas Alumni APDN tahun 1985 itu.

Saat ditanyakan mengenai penambahan kuota yang diharapkan, Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau itu menilai kuota yang diberikan idealnya 150. Sementara, pusat hanya memberikan kuota 100 praja IPDN.

Kuota itu dinilai masih rendah dari beberapa Provinsi di daerah Jawa. Padahal, putra Riau juga tidak kalah bersaing dalam sisi akademis dan persyaratan penunjang.

‘’Ini yang kita sayangkan. Kita yang menjadi tuan rumah. Kita menyiapkan tempat, sementara jatah kita sangat terbatas. Untuk itu, kita minta keadilan Pemerintah Pusat agar kuota ditambah,’’ tutur Syahril.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zaini Ismail mengatakan kuota praja IPDN merupakan kewenangan Kemendagri. Kendati demikian, dia mendukung upaya untuk memperjuangkan putra-putri terbaik Riau di instansi yang akan melahirkan calon birokrat tersebut.

Dia mengatakan proses perekrutan IPDN merupakan usulan dari kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau hanya memfasilitasi ke level Pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Provinsi Riau mengusulkan 615 calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Riau yang lulus seleksi administrasi. Praja tersebut yang akan mengikuti psikotes, kesehatan hingga pantokhir. Dari usulan tersebut, hanya 100-an yang diterima Kemendagri.(rio)