PEKANBARU (RP) - Salah satu yang menjadi sorotan dalam perubahan kurikulum 2013 ini adalah pendistribusian kebutuhan buku dari Kemendikbud langsung ke kabupaten/kota sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan.

Peran Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau dalam hal ini hanya mengetahui saja dan koordinasinya masih lemah dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau.

Karena perpanjangan tangan pusat di daerah, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Riau, Hadimiharja adalah LPMP.

Sebab, terkait segala macam data terutama buku yang sudah diterima kabupaten/kota seharusnya dikoordinasikan dengan Provinsi sehingga jika ada laporan bisa dilakukan penggesaan.

“Memang koordinasi selama ini lemah dengan LPMP. Ini yang akan kita benahi, karena bagaimanapun seluruh data pendidikan ada disana,” katanya saat berbincang dengan Riau Pos, Rabu (31/7) di kantornya.

Guna membenahi terhambatnya komunikasi, Hadi mengaku akan melakukan koordinasi intens dengan pihak LPMP.

Sehingga dengan cara pendekatan persuasif diharapkan kedua instansi dapat bertukar informasi dan data terkait pendidikan.

Karenanya ketika disinggung terkait pendistribusian buku pegangan kurikulum 2013, Hadi mengaku pihaknya belum memiliki data pasti daerah mana saja yang belum menerima.

Namun pasca pendistribusian awal kemarin, memang buku-buku kurikulum sudah terus berdatangan dan menurutnya tidak bergitu banyak permasalahan.

“Aturan sudah diketahui setiap sekolah. Jadi untuk buku bisa diatasilah. Karena misalnya kalau ada penerbit masuk sekolah dan guru membagi-bagikan buku itu dilarang,” sambungnya.

Intinya, tegas Hadi tidak boleh ada dalam satu sekolah itu buku dari satu penerbitan saja untuk buku pendukung siswa.

Sementara buku pegangan memang sama sekali tidak diizinkan menggunakan dari penerbit kecuali yang didistribusikan Kemendikbud.

Sementara itu Kepala LPMP Riau, Deci Kurniawan ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.(egp)