PEKANBARU (RIAU POS.CO) -Untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan Pemerintah terus melakukan upaya maksimal, salah satu langkah yang dilakukan adalah memberdayakan masyarakat desa bebas api sebagai upaya pencegahan Karlahut pada 2016.
Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan dilakukan berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Seperti membentuk desa bebas api.
Mengingat Riau akan memasuki musim kemarau berdasarkan data dari BMKG. Sementara itu, terkait anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan kelompok masyarakat desa sebagai basis pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
Sementara itu Pemerintah Daerah akan segera menghitung kebutuhannya untuk selanjutnya dapat dianggarkan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Fadrizal Labay, mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan Kelompok Masyarakat Desa bebas api itu bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi tetapi pemerintah Kabupaten Kota.
"Untuk anggarannya yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten Kota masing-masing, bukan Pemrintah Provinsi,"ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Fadrizal Labay, Senin (1/2) di kantor Gubernur Riau.
Laporan: Dofi Iskandar
Editor: Yudi Waldi
