Transmigran Rupat Minta Dipulangkan

Riau | Rabu, 01 Februari 2012 - 09:31 WIB

Laporan EVI SURYATI, Bengkalis evi-suryati@riaupos.co

Sekitar 15 Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, minta dipulangkan ke tanah Jawa.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Pasalnya, mereka kecewa setelah menemukan kenyataan di lapangan.

Lahan yang tidak jelas, sarana kesehatan dan lainya yang minim. Bahkan menurut mereka, daerah tersebut layaknya tempat pembuangan.

Kenyataan tersebut ditemukan saat anggota DPRD Bengkalis, Abdul Kadir SAg berkunjung ke lokasi transmigrasi di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Selasa (31/1).

Sejumlah ibu, kata Kadir menangis sejadi-jadinya, saat dirinya mengunjungi warga trans tersebut. Mereka minta dipulangkan ke daerah asal.

“Ini bukan cerita mengada-ngada. Saya lihat dan temukan langsung saat mengunjungi mereka,’’ ujar Kadir.

Belasan warga transmigran tersebut mengeluhkan tidak adanya fasilitas kesehatan, begitu juga sekolah, sarana ibadah dan lainnya. Akses jalan ke desa lain juga tidak dibangun dengan baik. Kondisi tersebut sangat menyulitkan mereka.

“Seperti apa yang mereka ungkapkan kepada saya, bahwa mereka datang ke Rupat untuk mengubah nasib. Sayangnya, setelah mereka sampai ke Rupat, mereka menemukan kenyataan seperti ini. Program KTM yang kita gaung-gaungkan selama ini ternyata hanya seperti ini,” ujar politisi asal Rupat ini, heran.

Terkait persoalan tersebut, Kadisnakertrans Kabupaten Bengkalis, H Joni Syafrizal mengatakan, dirinya belum mendengar adanya warga atau ibu-ibu yang menangis meminta dipulangkan ke daerah asal.

Masih menurut Joni, hasil laporan dan pengamatan dirinya, sebagian warga trans yang menempati Pulau Rupat bukan berasal dari warga petani.

Hal itu terlihat dari pola hidup dan kerja mereka selama menempati KTM di Rupat.

“Kita sudah siapkan 19 hektare lahan untuk dikerjakan, tapi belum apa-apa mereka sudah tanyakan surat-suratnya. Kita juga sudah bawa Pak Camat dan Kades setempat untuk menjelaskan kepada mereka, soal surat nanti yang mengeluarkan BPN, bukan Disnakertrans,” papar Joni lagi.

Terkait sarana pendidikan dan lainnya, Joni menyebut, pihaknya sudah membantu menyediakan sepeda kayuh.(muh)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook