JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- 2019 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia. Tak hanya ada pilpres dan pemilihan legislatif, tapi juga munas dan kongres sejumlah parpol. Salah satu tujuannya untuk mengganti ketum partai.

Di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada 8 Agustus 2019 kemarin, sempat menggelar Kongres V PDIP di Bali. Saat itu Megawati Soekarnoputri dipilih kembali untuk memimpin partai banteng moncong putih.

Pengukuhan berjalan mulus melalui aklamasi peserta kongres dari 514 DPC dan 34 DPD se-Indonesia. Bertempat di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Megawati membacakan sumpah janji jabatan secara tertutup.

Otomatis, Megawati menjadi ketua umum partai terlama di Indonesia. Presiden ke-5 RI itu memimpin PDIP sejak partai tersebut masih bernama PDI tahun 1996. Setelah reformasi, dia terpilih lima kali berturut-turut. Yaitu, kongres I PDIP pada 1999, Kongres II 2005, Kongres III 2010, Kongres IV 2015, dan Kongres V 2019 ini.

Kemudian, ada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Di hajatan akbar itu ada sembilan nama yang ingin menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Mereka adalah ‎Bambang Soesatyo (Bamsoet), Airlangga Hartarto, Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Maris Mandji, Derek Loupatty, dan Mohamad Ali Yahya‎‎.

Namun pada 3 Desember 2019, tiba-tiba Bam‎soet mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum Partai Golkat. Ketua MPR itu menyatakan, mundur ‎usai bertemu dengan politikus Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum Golkar petahana Airlangga Hartarto.

"Dengan semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama, maka demi menjaga soliditas dan menjaga keutuhan Partai Golkar, maka saya sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketum Partai Golkar 2019-2024," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (3/12).

Bamsoet mengatakan, pengunduran dirinya ini setelah mendengarkan nasihat dan pendapat dari para seniornya di Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan dan Ical. Termasuk juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar gung Laksono

Bamsoet juga menakutkan adanya perpecahan di internal Partai Golkar jika dia ikut mencalonkan sebagai ketua umum. Sehingga ia menyepakati untuk mundur dari pencalonannya sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Biar ke depan tidak ada lagi nanti kubu pro-Bamsoet dan pro-AH (Airlangga Hartarto). Yang ada adalah pro-Golkar dan pro-Indonesia," imbuhnya.

Setelah Ketua MPR itu menyatakan mundur nama-nama kader Partai Golkar mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Sehingga pada 5 Desember 2019 Airlangga Hartarto terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

"Menetapkan keputusan Munas X mengangkat dan mengsesahkan Airlangga sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujar Sekretaris Pimpinan Sidang Sarmuji.

Ketiga, Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024. OSO terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hanura III yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12).

"Munas III Hanura 2019 menetapkan secara aklamasi Bapak Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Hanura 2019-2024," kata Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani membacakan putusan Munas.

Selanjutnya, Benny menyebut SO diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024.

"Memberikan mandat penuh kepada Bapak Oesman Sapta selaku ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024," ujar dia.

Penetapan OSO sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 berdasarkan keputusan yang disahkan 34 DPD dan 514 DPC Hanura seluruh Indonesia.

Namun terpilihnya OSO tidak membuat Partai Hanura kubu Wiranto senang. Karena ‎mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Chairuddin Ismail menegaskan akan membuat Munaslub tandingan. Sehingga Munas yang digelar OSO adalah ilegal. Ia juga tidak menginginkan OSO menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura masa bakti 2019-2024.

Kemudian, Chairuddin mengajak kader dan pengurus Partai Hanura untuk menggelar‎ Munaslub. Hal ini untuk menggantikan OSO dari jabatan ketua umum.

"Jadi nanti setelah terbentuk semua akan kita adakan Munaslub," ujar Chairuddin.

Keempat‎, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar yang rencananya dilakukan pada 2020 mendatang. Muktamar ini juga mengakihiri dualisme partai berlogo kakbah ini.

Pengurus PPP versi muktamar Jakarta dan Pondok Gede bersepakat menggelar muktamar gabungan. Ketua Umum  PPP versi Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, menargetkan muktamar gabungan diadakan sebelum Pilkada 2020.

“Sebelum April Insyallah kami harapkan sudah ada muktamar bersama yang mempersatukan PPP. Sehingga, kami sudah siap menghadapi pilkada nanti bulan September tahun 2020,” ujar Humprey usai Mukernas PPP versi Jakarta di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

‎Muktamar ini nantinya juga akan mencari ketua umum yang baru. Sampai saat ini sudah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ada nama-nama yang dikabarkan menjadi calon ketua umum.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan sudah ada lima kader yang ingin menjadi ketua umum. Hal itu untuk menggantikan posisi ketua umum sebelumnya Romahurmuziy yang tersandung kasus korupsi. Saat ini posisi ketua umum PPP masih diemban oleh seorang pelaksana tugas (Plt).

Beberapa nama yang disiapkan untuk maju dalam pemilihan ketua umum adalah Suharso Monoarfa, Arsul Sani, Akhmad Muqowam, Amir Uskara dan Margiono.

“(Nama-nama, red) Itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketua umum PPP,” ujar Awiek saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/11).

Awiek mengatakan, PPP mengedapankan pemilihan ketua umum tersebut lewat musyawarah dan mufakat. Namun apabila itu tidak bisa dilakukan, maka jalan satu-satunya adalah lewat mekanisme voting.

Kelima. Partai Amanat Nasional (PAN) akan menyelenggarakan kongres pada Maret 2020 mendatang. Saat ini sdah ada enam kader PAN yang siap menjadi ketua umum.

Mereka adalah, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Asman Abnur, Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap, Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Fraksi PAN DPR Hanafi Rais, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajat Wibowo, serta, Ketua Umum PAN saat ini Zulkifli Hasan.‎

Namun sebelum digelar kongres tersebut ada konflik antara calon ketua umum yang didukung oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dengan petahanan Zulkifli Hasan.‎

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan sudah ada nama kader yang didukung oleh ketua dewan kehormatan Amien Rais untuk pemilihan ketua umum.

“Mulfachri Harahab sudah didukung Pak Amien Rais,” ujar Viva Yoga saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).

Viva Yoga mengatakan, selain ada satu nama yang sudah didukung. Kandidat lain seperti calon ketua umum petahana, Zulkifli Hasan juga sudah mendapatkan dukungan dari para kader PAN.

“Jadi Bang Zul (Zulkifli Hadan) ini didukung 28 DPW,” katanya.

Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan, dukungan terhadap Zulkifli Hasan hanya baru sebuah deklarasi dari daerah-daerah. Menurut dia, 28 DPW yang mendukung tersebut sudah menunjukan keinginannya Bang Zul memimpin kembali PAN.

“Waktu itu belum secara tertulis tetapi nanti secara tertulis akan dibawa ke Kongres,” ucapnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal