JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto di kasus Freeport terus menjadi perhatian khusus Partai Golongan Karya (Golkar). Menjelang digelarnya rapat internal lanjutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang rencananya digelar hari ini, Golkar meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pihak yang melaporkan Novanto, untuk membuka seluruh isi rekaman dugaan pencatutan untuk permintaan saham itu.
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, partainya tidak akan melindungi Novanto dalam upaya untuk membuka kasus PT Freeport itu kepada publik. Justru, Golkar mendorong agar bisa dibuka terang benderang agar nantinya ada tindak-lanjut dan kepastian hukum dalam kasus itu.
“Yang terpenting bagi Golkar adalah membuktikan Novanto tidak seperti yang dilaporkan dalam substansi yang disampaikan Sudirman Said,” kata Bambang di Jakarta, Ahad (29/11).
Menurut Bambang, Golkar berharap laporan Sudirman tidak ditujukan untuk menghancurkan Golkar. Apalagi, Golkar saat ini masih dibelit konflik internal yang belum jelas ujung penyelesaiannya. Karena itu, Bambang meminta Sudirman tidak setengah-setengah dalam memberikan rekaman itu kepada MKD. “Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya,” tegas Bendahara Umum DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali itu.
Kepentingan membuka seluruh rekaman, kata Bambang, penting untuk memberikan kejelasan kepada publik. Bisa saja, ada pihak-pihak lain yang juga muncul dalam rekaman, tetapi tidak ikut masuk dalam materi rekaman yang disampaikan Sudirman ke MKD.
“Buka semua rekaman agar semuanya jelas. Siapa sesungguhnya ular kadut dan hantu belau yang bermain dan hendak mengambil keuntungan di proses perpanjang Freeport,” ujarnya.
Terhadap proses di MKD, Golkar mendorong semua persidangan digelar secara terbuka agar bisa disaksikan publik. MKD tidak boleh menutup-nutupi dengan menggelar rapat secara tertutup. MKD harus bisa memberikan kepastian pada publik soal isu Novanto atau “papa minta saham” itu benar adanya atau hanya karangan dan rekayasa.
“Kalau ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot sidang MKD tertutup, apalagi minta tidak diteruskan, itu patut dicurigai,” ujarnya.
Menurut Bambang, menutup-nutupi atau bahkan menunda sidang adalah upaya untuk melindungi kejahatan terhadap negara di kasus PT Freeport. Bambang menegaskan Golkar juga tidak mempermasalahkan soal polemik cara merekam percakapan pertemuan Novanto, petinggi PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Reza Chalid yang dinilai ilegal oleh sebagian pihak.(bay/dim/far/jpg)
