JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjamin transparansi persidangan kasus Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bambang meminta agar jangan sampai kasus yang kini dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham" itu justru menjadi beban bagi Golkar dan institusi DPR.

"Demi nama baik Novanto, DPR dan Partai Golkar sendiri, sidang-sidang di MKD harus berlangsung secara terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar masyarakat bisa langsung melihat apa sesungguhnya yang terjadi,” ujar Bamsoet melalui layanan pesan singkat, Minggu (29/11).

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, publik berhak tahu apakah kasus dugaan percaloan dan pencatutan kepala negara dalam negosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) itu memang benar-benar ada atau hanya rekayasa. Bamsoet justru curiga dengan pihak yang menginginkan persidangan MKD digelar secara tertutup.

“Kalau ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot agar sidang MKD tertutup, apalagi meminta persidangan MKD itu tidak diteruskan, hal itu patut dicurigai. Selain bertentangan dengan logika publik, patut diduga juga anggota MKD atau fraksi itu  ingin melindungi kejahatan terhadap negara,” ulasnya.

Bambang bahkan menganggap kedudukan hukum (legal standing) Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor dan pihak yang merekam pembicaraan tentang dugaan praktik partai percaloan itu sudah tidak semestinya dipersoalkan lagi. Meski demikian, kader Golkar yang dikenal vokal itu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Yang terpenting bagi Golkar adalah membuktikan Novanto tidak seperti yang dituduhkan dalam substansi laporan Sudirman Said. Golkar berharap laporan Sudirman tidak ditujukan untuk menghancurkan Partai Golkar,” harapnya.

Karenanya Bamsoet mendesak Sudirman membuka rekaman lengkap dari pertemuan antara Setya, Dirut PTFI Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid yang disebut-sebut berlangsung lebih dari dua jam. Dengan demikian tidak ada lagi hal yang ditutup-tutupi.

“Biar semuanya jelas. Siapa sesungguhnya hantu belau serta ular kadut yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama kepala negara dan wakilnya itu,” pungkasnya.(ara)

Laporan: JPG

Editor: Fopin A Sinaga