JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah kini sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Usulan itu disambut baik anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. Bobby menilai apa yang diusulkan pemerintah sangat diperlukan agar bisa mengelola seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, tentunya dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.
“Saya berharap pemerintah mensegerakan penyelesaian RUU tersebut. Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya dan pertahanan nasional,” kata Bobby kepada JPG, Senin (29/10).
Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 2 ini mengatakan, saat ini sudah jelas dan terang benderang, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mencoba mengoyak NKRI. Dimulai dari provokasi konflik di tingkat masyarakat akar rumput, di sebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, yang berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.
Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini, juga menyarankan agar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang merupakan garda depan pelayan publik, perlu dibekali kemampuan di luar kapasitas profesionalnya, agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain. “PNS kita seharusnya sudah diwajibkan ikut program wamil. Kemudian mnyusul ke elemen-elemen masyarakat sipil,” kata Bobby.
Kendati demikian, Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan. “Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI,” kata Bobby menegaskan.(sat/jpg)
