JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Belum lama ini salah satu bacapres dari Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan menyampaikan kuliah umum di FISIP Universitas Indonesia.
Ia menyampaikan sebuah gagasan tentang arah bangsa Indonesia ke depan menjadi negara yang lebih maju dan lebih adil pasca Pemilu 2024.
Tantangan dan Peluang
Hal pertama yang harus dilakukan bangsa Indonesia ialah perubahan mindset. Tempatkan Indonesia di posisi yang strategis, di tengah-tengah sebagai warga dunia, agar mampu mengambil peran yang luar biasa.
Potensi geopolitik, 80 persen kebutuhan energi di Asia Timur ada dalam pengaruh posisi strategis Indonesia karena memiliki tiga choke point yaitu selat-selat yang strategis. Ketika Indonesia stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur relatif stabil, jika Indonesia tidak stabil, maka efeknya ke dunia.
Poros maritim juga demikian, lebih dari 50 ribu kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun, dan kompetisi global memperhitungkan Indonesia di Asia Tenggara.
Generasi masa depan Indonesia harus menyadari dirinya sebagai pemain global, bukan pemain lokal, oleh karena itu, masalah di dalam negeri harus diselesaikan. Indonesia maju bukan hanya dalam konteks domestik, tapi juga dalam konteks global. Artinya, harus hebat di dalam negeri untuk bisa menjadi warga dunia yang mempengaruhi.
Kekuatan Persatuan
Fase penting telah dilewati Indonesia di tahun 1928, saat memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, mendeklarasikan bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah Tanah Air Indonesia.
Tanpa bahasa persatuan, Indonesia akan lemah. Uniknya sekalipun bahasa persatuannya Indonesia, identitas primordialnya tidak hilang, bahasa Sunda, Jawa, Batak, Minang tetap eksis.
Indonesia bukan negara percampuran, tapi persenyawaan. Persenyawaan itu bersatunya dua unsur atau lebih membentuk unsur baru yang menjadi pembeda dan pemerkuat.
Indonesia adalah persenyawaan Sunda, Maluku, Ambon, Jawa, dll yang membentuk entitas baru bernama Indonesia.
Kunci Menjaga Persatuan
Persatuan dijaga bukan lewat retorika, tapi lewat perasaan kesetaraan, kesamaan, dan keadilan. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan.
Karena itu, penting untuk menjaga persatuan Indonesia dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk bisa mencapai keadilan, harus melakukan langkah – langkah kesejahteraan.
Prinsipnya adalah dimanapun berada, bangsa Indonesia harus tersambungkan secara ekonomi, kesejahteraan, dan tersambung fasilitas kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.
Kenapa bangsa Indonesia melawan sistem kolonialisme? Karena sistemnya tidak adil, ada ketimpangan. Rakyat Belanda kaya, Rakyat Indonesia miskin. Oleh karena itu memilih merdeka adalah demi mencapai keadilan sosial. Memperjuangkan keadilan artinya menuntaskan perjalanan yang dimulai dengan jembatan emas Proklamasi 1945.
Tiga Aspek Keadilan Sosial
Tiga aspek keadilan yang mendasar, yaitu menghadirkan kesetaraan pada kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Pertama, membicarakan kebutuhan pokok, berarti menghadirkan harga pangan yang murah, hunian yang terjangkau, dan energi yang cukup.
Kedua, pendidikan. Pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Aspeknya yaitu akses berkadilan ke sekolah berkualitas dan terjangkau, pembelajaran berkeadilan, kompetensi distribusi dan kesejahteraan guru, pendidikan vokasi untuk persiapan kerja, dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas.
Ketiga, kesehatan, mulai dari ibu hamil harus ada intervensi negara untuk memastikan bayi yang dikandung dalam kondisi sehat sampai di usia masuk sekolah hingga tumbuh dewasa mendapatkan perhatian untuk menjamin kesehatan mereka.
Mengakselerasi Pemerataan Desa–Kota
Potret Indonesia hari ini, bahwa kontribusi perekonomian masih terkonsentrasi di pulau jawa sebesar 56,5 persen, sementara di Sumatera 22 persen, Kalimantan 9,2 persen, Sulawesi 7 persen, Maluku dan Papua 2,5 persen, dan Bali Nusa Tenggara 2,7 persen. Ini perlu diakselerasi, ditingkatkan, bukan Jawa yang diturunkan, tapi yang luar Jawa diintervensi untuk ditingkatkan.
Demokrasi yang Sehat
Gagasan yang baik harus dikerjakan dalam sistem demokrasi yang sehat bahwa ide dan gagasan menjadi yang terdepan dalam proses politik, dan kebijakan itu menjadi output yang dituju. Demokrasi bukan hanya soal Pemilu, tapi merupakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat bahwa aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tekanan, dan menjadi keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian.
Dalam sistem negara yang demokratis, pilarnya adalah kepercayaan (trust), keterbukaan, dan kebebasan. Sementara non demokratis pilarnya ialah ketakutan (fear). Non Demokratik mengandalkan rasa takut, karena itu rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaan.
Begitu rasa takut hilang, rezim pun tumbang. Saat masa transisi demokrasi 1997–1998 fear saat itu hilang. Maka, jika dalam sebuah negara demokrasi masih ada fear atau ketakutan, sesungguhnya itu merupakan tanda yang tidak sehat.
Jika ada pasal-pasal dalam Undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi harus direvisi dan harus bisa melindungi kebebasan berkepresi itu sendiri, bukan menghalangi kebebasan berkspresi. UU ITE bermasalah bukan pada melindungi data, tapi ketika pasal – pasal “karet” dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan.
Demokrasi yang sehat di dalamnya ada good governance. Salah satu unsur pentingnya adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan dituntaskan, dan mulai dari komitmennya harus diperkuat. Hukuman paling menjerakan bagi koruptor ialah dimiskinkan.
Membangun Indonesia Berkelanjutan
Tidak boleh perkonomian maju tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, yaitu Oikos-nomos, dan Oikos–Logos. Keduanya harus bertahan sejalan, semua kebijakan yang dibuat harus memasukan unsur sustainability di dalam formulasinya, dan dalam eksekusinya, karena itu masalah lingkungan hidup menjadi sangat penting.
Indonesia hari ini bukan lagi dihadapkan pada Climate Change, namun Climate Crisis, karena kondisinya sudah mengancam. Berdasarkan laporan penelitian Dr. Hery Andreas Ahli Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), 1 dari 5 kabupaten dan kota di Indonesia terancam tenggelam, karena permukaan air laut terus meningkat.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor: Edwar Yaman
