JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pegiat deklarasi #2019GantiPresiden Neno Warisman membantah dirinya adalah seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Sama sekali bukan. Saya bukan kader mana pun, saya merdeka enggak punya hubungan dengan (partai) mana pun,” ucap Neno di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (28/8).
Dia menyebutkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden yang disuarakannya secara masif di berbagai daerah, merupakan politik rakyat dengan hati nurani.
“Ini adalah social movement. Jadi kekuatan hati yang bergerak,” tegas perempuan berhijab yang menjadi korban dugaan persekusi saat datang ke Pekanbaru, beberapa hari lalu.
Neno enggan menjawab ketika dipastikan gerakan tersebut akan berbuah menjadi dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Dia hanya menegaskan bahwa #2019GantiPresiden sudah dilakukan sebelum adanya calon untuk Pilpres.
“Kami sudah memulai sejak sebelum ada calon, jadi kami sudah memberikan edukasi dan sudah berjalan lebih dahulu. Sekarang gerakan ganti presiden itu tingkat keterkenalannya lebih 60 persen dan disukai masyarakat lebih dari 54,7 persen. Ini satu hal yang baik,” tambahnya
Kembali Deklarasi di Surabaya
Musisi Ahmad Dhani ternyata belum kapok Deklarasi 2019 Ganti Presiden setelah sempat ditolak di Surabaya. Kini dia kembali berencana mendeklarasikan #2019GantiPresiden di kota tersebut.
Rencana ini diungkap Dhani saat mengadukan dugaan persekusi yang dialaminya dua hari lalu kepada pimpinan DPR, Selasa (28/8).
Bahkan, dia akan mengajak serta Neno Warisman yang tiga hari lalu diadang sekelompok orang di Pekanbaru.
Namun demikian, musisi yang belakangan terjun ke politik ini meminta DPR, terutama Komisi III mempertimbangkan persoalan ini supaya aksinya dijaga polisi.
“Ini menjadi pertimbangan yang harus ditegaskan komisi tiga, sehingga saya ingin melakukan deklarasi kembali di Surabaya bersama Mbak Neno dan kawan-kawan,” ucap Dhani.
Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo sudah mengeluarkan uang triliunan dari APBN untuk menjaga Pilpres. Karena itu kepolisian harus menjaga keselamatan mereka dalam menjalankan proses demokrasi.
Uang rakyat triliunan rupiah untuk polisi menjaga suksesnya pesta demokrasi. Bukan persekusi demokrasi,” tambah suami Mulan Jameela.(fat/jpnn)
