Riau Pos Online - Sungguh memprihatinkan bila demokrasi dan keterbukaan dimaknai sebagai keran, ruang, dan kesempatan untuk melakukan apa saja, termasuk menegasikan konstitusi dengan mendiskriminasikan warga negara atas asas equality before the law, utamanya hak dipilih dan memilih.
"Syahwat memenangkan Pilkada DKI, sepatutnya tidak ditempuh dengan menghalalkan berbagai cara, misalnya mencuri start dengan menunggangi Ramadhan dengan tema yang bertentangan dengan pilar Bhinekka Tunggal Ika yang tujuannya justru mempersatukan bangsa," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, beberapa saat lalu (Senin, 30/7).
Pernyataan Eva ini terkait dengan pernyataan Rhoma Irama saat memberikan ceramah shalat tarawih di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu malam (29/7). Dalam kesempatan itu Rhoma mengatakan bahwa kempanye dengan menggunakan SARA itu dibenarkan karena Indonesia saat ini berada dalam zaman keterbukaan dan demokrasi, sehingga masyarakat harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka dan harus memilih calon yang seagama.
Seakan menyindir, Eva pun mengingatkan Rhoma dengan lagu dan lirik yang dibuat raja dangdut pada tahun 1977 dengan judul 135 Juta itu. Dalam lirik itu disebutkan bahwa: Janganlah saling menghina/ Satu suku-bangsa dengan lainnya/ Karena kita satu bangsa/ Dan satu bahasa Indonesia/ Bhinneka Tunggal Ika/ Lambang negara kita Indonesia/ Walaupun bermacam-macam aliran/ Tetapi satu tujuan.
Sebagai anggota tim sosialisasi empat pilar MPR, Eva pun memandang pernyataan Rhoma di atas mencerminkan kemunduran dan cukup memalukan sebab Indonesia dikenal sebagai kampiun Demokrasi karena Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Islam moderat. Mengutip perkataan Jimly Ashidiqy dan Lukman Hakim Saifudin dalam sosialisasi empat pilar pada 18 April lalu, Eva mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin adalah memiliki kapasitas-kapabilitas, transformatif dan bermoral. Dan hanya dengan kualifikasi seperti bisa membawa kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.
Menurut Eva, Pilkada DKI harus dijadikan barometer untuk membawa kematangan demokrasi Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perilaku politik yang rasional dan bukan emosional, seperti menyinggung Sara, yang harus dikedepankan.
Kepada timses dua kandidat di Pilkada Jakarta, Eva berharap agar bisa bersama-sama mewujudkan pilkada yang dewasa dan bermartabat. Sementara kepada masyarakat, Eva mengimbau agar tidak mudah terpancing emosi sehingga Ramadhan tetap suci, dan umat bersama mewujudkan Islam yang melindungi seluruh alam atau Rahmatan li al-Alamin.
"Demokrasi dan keterbukaan harus dimaknai sebagai kesemp ijtihad menyebar kebaikan dan cinta kepada sesama warga negara, bukan menyebar kebencian dan ajaran diskriminasi karena hal itu bertentangan dengan Islam dan konstitusi," demikian Eva.(ysa/rmol/jpnn)
